My Blog

Sekalipun datanya msh trs diperdebatkan, namun bukan hal sulit
bg kita utk menyimak btp di negeri yg berlimpah sumber daya
ini berlimpah pula wajah miskin. Hebatnya, wajah2 ini bagaikan
berlomba menyampaikan kisah plg pilu: baik ttg sepasang orangtua
yg menggadaikan rumah sederhana mereka - plus satu-satunya sarana mencari nafkah yg  mereka punya: becak - demi biaya sekolah anak.

Atau ttg seorang calon ayah yg babak-belur di- pukuli massa
krn tertangkap tangan mencuri sebuah ponsel dlm upaya
mengumpulkan biaya utk istrinya yg akan segera melahirkan anak
pertama mereka. Atau jg seorang remaja putri yg tdk bs membantah saat dijual oleh orangtuanya mjd PSK (pekerja seks
komersial) belia karena utang orangtua yg semakin menumpuk dan tak
terbayar. Atau lg, seorang ibu yg hny bs menangis pasrah
menyaksikan anak tercinta sakit keras krn ia tdk mampu membawa
sang anak berobat hga sembuh. Dan dijamin, masih bny lg kisah
memedihkan hati spt di atas, kan?

Ironisnya, ktka aneka stasiun tv serta berbagai koran
dgn lancar menuturkan kisah2 menyayat hati ttg
saudara/i sebangsa yg membutuhkan bantuan, dgn fasih pula
mereka memberitakan saudara/i sebangsa lain yg tanpa sungkan
dan malu menyalahgunakan wewenang demi memperkaya diri. Betapa sgt
sakit terasa di hati ini, dan betapa super-dongkolnya kita menyaksikan
situasi kontras yg luar biasa keterlaluannya itu!

Tentu sj pd pihak lain, sebetulnya, bukannya tdk prnh ada upaya utk
meringankan beban sesama warga yg membutuhkan bantuan. Aneka hari
raya keagamaan biasanya mjd saat2 favorit utk menyatakan
kepedulian n keprihatinan. Juga hari ultah para selebriti. Dan,
setali tiga uang adlh hari jadi partai-partai politik di negeri ini
(jika 34 partai, blm lagi para calon independen, dan calon kepala daerah, bs
dibayangkan btp besar peluang dan kesempatan yg sbtlnya kt
miliki utk mengulaskan senyum pd wajah2 miskin di negeri ini).
But, betapapun demikian, pergumulan kita dgn kemiskinan tampaknya msh
jauh dr usai.

Syukurlah aja sih, masa kampanye yg panjang akhirnya tiba jg. Bagi parpol, masa kampanye yg panjang ini tentunya menguntungkan. Sebab
baik partai-partai baru maupun lama, tdk 1 pun yg tdk
membutuhkan kesempatan berkampanye. Partai-partai baru jls
membutuhkan kampanye sbg sarana memperkenalkan plus
menggiatkan promosi diri dgn sebaik-baiknya.  Tapi, jangan keliru,
partai-partai lama jg tdk kalah memerlukan kampanye. Dgn semakin
meratanya tersangka koruptor dr bbg partai politik lama dan
ternama, mereka berkepentingan utk membersihkan diri dan menyatakan
diri layak dipilih melalui kampanye.

Salah satu bentuk kampanye yg- jika kita mencermati pendapat pr
pemerhati serta pengamat kampanye- paling tepat guna adlh dgn
menggalakkan pemberian bantuan kpd para miskin. Alasan pertama,
tentu sj, krna jmlh mrk mmg bny, shg keberhasilan
memenangkan hati saudara-saudari ini bs dikatakan berbanding lurus
dgn keberhasilan mendapatkan suara mrk dlm pemilu thn
mendatang. Sedang alasan kedua, jelas, krn mrk betul2 memerlukan bantuan itu!

Tentu lah, ttp perlu diwaspadai mekanisme pemberian bantuan atau
pelaksanaan bakti sosial, shg kt tidak perlu menyaksikan lg
kerumunan orang- sebagian bsr biasanya adlh pr ibu n lanjut
usia- yg slg mendorong demi mendapatkan satu paket sembako (walau,
tidak selalu jumlahnya sembilan lho!)
gratis. Jgn sampai sembako gratis tdk dpt mrk jstru
mengalami patah tangan atau kaki yg mengakibatkan mrka tdk bs
bekerja slm bbrp waktu!

*

Sebaliknya, kampanye dgn cara berkeliling kota menggunakan aneka
kendaraan ber- motor akn mjd bentuk kampanye yg tdk peka
situasi. Sebab, daripada membuang-buang BBM utk sekadar menambah
parah kemacetan jalan raya, bukankah lbh bijaksana jk BBM yang
mkn lama semakin mahal ini dipakai utk keperluan berangkat dan
pulang kerja, misalnya? Atau jg mengangkut tahu tempe dan sayuran ke
pasar2, sbg contoh lain, shg ongkos angkut tdk semakin
memberatkan pr pedagang.

Demikian pula kampanye dlm bentuk seminar atau debat yg-
kemungkinan besar- memanfaatkan berlimpah daya listrik (utk
penerangan n AC, misalnya). Sebab, bny puskesmas dan rumah sakit
yg lbh membutuhkan sumber daya yg satu ini demi menyelamatkan
nyawa saudara/i sebangsa yg berjuang utk hidup. Belum lagi,
jk kt mau serta berani jujur, seminar dan debat kerap hny berupa
slogan dan janji yg sgr terlupakan bgt masa kampanye usai.

*

Pada pihak lain, syukurlah, warga miskin yg sering mjd sasaran
dan target kampanye tdk kalah cerdik dr pr politisi. Strategi
"pakai kaosnya, ambil sembakonya, makan nasi bungkusnya, simpan
uangnya, tp belum tentu nyoblosnya" mjd pernyataan sikap mrk
ats kerap dimanfaatkannya kemiskinan mrk demi kemenangan
partai2 politik.

Merespons kebijaksanaan jelata spt ini, tampaknya sdh waktunya
bg ke-34 parpol yg akn bertarung thn dpn utk
memperhatikan perkataan Tuhan Yesus sbg model kampanye. Kata-Nya, "… hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati."
(Matius 10:16) Kecerdikan bs bermanfaat utk menemukan metode
kampanye yg unik dan menarik. Sedangkan, ketulusan diperlukan sbg
isi kampanye. Mumpung masa kampanye baru dimulai nih! Ya kan?

Selamat menikmati masa kampanye yg panjang.

Cinta itu ibarat anak panah

Sekali ia terlepas, ia akan menancap dimana saja

Tidak tanganmu atau tanganku yang mampu mematahkannya
Dia akan tetap disana, dan waktu tak membuatnya berkarak

Kadang cinta tak sepaham dengan logika

Memilih waktu dan orang yang tepat untuk jatuh cinta

Kata orang cinta itu tidak mempunyai mata

Tetapi semua hati yang mempunyai mata

Bersama dengan dirimu

Aku memimpikan rasa bahagia

Walau mungkin ada juga rasa pahit

Aku mengerti…

Memang cinta tak bermata

Hebatnya cinta bisa butakan siapa saja

Cinta memang tak peduli rasa

Terima kasih Tuhan,

Aku dan kamu bisa sama-sama jatuh cinta

(19 Juni 2008)

TANGGAl 27 Mei 2008, my lovely bos - si Pippo (Philip) mewakili kantor mengikuti Indonesia Regional Investment Forum (IRIF) di Denpasar: sebuah kemitraan dan kerja sama untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan keuntungan berinvestasi. Alkisah, acara bertema Real Projects for Real Investors itu bertujuan meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi daerah, melalui peningkatan penanaman modal langsung, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Seperti biasa, tiap kali travelling, Pippo tidak pernah lupa bawa oleh2 sesuai list pesanan gw Nggak cuma gw sih, tapi beberapa temen lain juga kebagian. Thanks a lot yah But, bukan itu yang mau gw tulis disini. Salah satu oleh2 yang dikasih buat gw adalah VCD rangkaian acara nya yang berisi simposium2, panel diskusi, dan beberapa pleno. Awalnya si gw enggan, gak tertarik sama sekali menikmati isinya… gw mikir "paling juga benang kusut nya kapitalis dan memelas-melasanya para petinggi negara yg dikemas secara jumawa" Tapi Pippo meyakinkan gw untuk nonton dulu secara katanya isinya bagus (gw paham itu daripada elu capek jelasin…dan menjawab pertanyaan2 sok kritis gw kan, Pak?). Singkat cerita malamnya gw tonton deh tu VCD.. dan… thanks (again) Pip, I have a new knowledge from u!

Sejatinya acara itu digelar oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD), didukung Indonesia Marketing Association (IMA). Tampil sebagai pembicara, Kenichi Ohmae dan Thaksin Shinawatra. Mereka berdua top. Kenichi adalah pakar manajemen strategi dari Jepang, penulis The End of Nation State: The Rise of Regional Economies (bukunya belum gw baca pdhl udh mau dipinjemin).Sedangkan Thaksin adalah mantan Perdana Menteri Thailand, yang kini menjadi pemilik klub sepak bola Manchester City.
***
KETIKA berbicara mengenai ”apa yang harus dilakukan Indonesia sekarang ini”, Kenichi mengungkapkan kata kunci: stop complain! (berhentilah mengeluh!). Gw terperangah, dia memberi ilustrasi masyarakat Brazil, Rusia, India, dan China (ia singkat menjadi BRIC) yang sekarang menanjak maju, dulu juga mudah mengeluh terhadap kondisi bangsanya, baik soal konflik etnik, konflik agama, kondisi alam, korupsi, dan sebagainya.

Mereka lalu sadar, mengeluh tidak pernah menyelesaikan masalah, sehingga mulailah mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi kemajuan bangsanya. ”Indonesia harus belajar dari mereka. BRIC harus berubah menjadi BRIIC,” kata penggagas dunia tanpa batas (the borderless world) itu. Yang dimaksud BRIIC adalah Brazil, Rusia, India, Indonesia, dan China.

Menurut Kenichi, masih ada peluang bagi Indonesia untuk berbenah diri, maju, dan mengejar ketertinggalan dari bangsa2 lain. Salah satu saran yang ia kemukakan adalah regionalisasi. Pembangunan ekonomi harus dilandaskan pada pengembangan regional, karena batas-batas administratif kedaerahan maupun negara makin luntur.

Cara itu sdh berhasil dilakukan Uni Eropa, yg disebutnya sbg kekuatan ekonomi nomor 1 di dunia, menyusul kemudian Amerika Serikat, China, India, dan Jepang. Nama2 itu bukan sekadar dalam arti negara-bangsa (nation-state), melainkan lebih pada tempat (place).

Pesan Kenichi Ohmae adalah: berhentilah mengeluh, mulailah bekerja berlandaskan prinsip belajar dari kehidupan dan lingkungan. Bahwa ada pasang-surut dan pengorbanan adalah hal biasa, karena tanpa pengorbanan tidak akan ada keberhasilan. ”No pain, no gain!” katanya.
***
THAKSIN Shinawatra tidak kalah menarik. Dia cerita tentang keberhasilannya membangun masyarakat Thailand ketika menjadi perdana menteri. Meski tidak secara eksplisit mengatakan stop complain seperti Kenichi, tapi pd dasarnya ia jg berpesan bahwa bangsa yg ingin maju harus berani bekerja keras dan tidak mudah mengeluh.

Resep yg digunakan Thaksin ialah membangun perekonomian pedesaan. Menurut nya, salah satu penyebab krisis moneter 1997 adalah perekonomian yg terpusat di perkotaan. Karena itu, ia menerapkan kebijakan dual track dgn menyeimbangkan pembangunan ekonomi pedesaan dan ekonomi perkotaan. SDM dan SDA di pedesaan harus dikelola dgn baik. Keuangan mikro harus dikembangkan utk perekonomian pedesaan, dana harus langsung sampai ke pelosok2 desa.

”Kita harus memberdayaan masyarakat miskin. Kadang mereka nampak seperti orang2 bodoh atau malas, padahal itu disebabkan kurangnya pengalaman, pendidikan, akses keuangan, dan sebagainya. Mereka harus diberdayakan,” katanya.
***

KONKLUSI

ITULAH pelajaran berharga yg bs gw petik dari Kenichi Ohmae dan Thaksin Shinawatra: stop complain! Pelajaran itu lebih menjadi sgt berharga pd saat masyarakat Indonesia sdg menghadapi tantangan hidup yg makin berat. Ketika harga BBM naik, dan belum ada jaminan tidak naik lagi, sehingga harga2 kebutuhan yg lain pun ikut naik.

Ketika masyarakat dilanda ancaman perpecahan dgn terjadinya tindakan2 kekerasan seperti serangan FPI terhadap AKKBB di Monas (1 Juni), aksi penyerbuan polisi di kampus Universitas Nasional Jakarta, serta aksi2 anarkis lainnya.

Premisnya, gw pun jadi berfikir, musuh terberat bangsa ini mungkin sebenarnya bukan dtg dari luar, melainkan dari dalam sendiri. Mental kita bukan mental baja spt yg dimiliki para founding fathers dan pejuang zaman dulu. Jadi, harap maklum kalau ada pengamat menilai kita sbg bangsa yg suka mengeluh dan mudah menyerah. Bahkan, cerita Pippo, konon seorang sopir taksi di Singapura pernah mengejek nya dgn mengatakan, ”mental orang Indonesia mudah diatur, mudah dipengaruhi, dan didikte”. (beneran gak sih yg ini Pip? Kok lancang ya…plg jg lu yg mancing2!)

Ironisnya, program2 pemerintah dlm menangani keluhan rakyat kurang mengarah pd pemberdayaan masyarakat. Contohnya, kenaikan harga BBM ”ditebus” dengan pemberian BLT dan bantuan khusus mahasiswa (BKM). Bukankah bantuan2 spt itu justru ”meninabobokkan” masyarakat untuk terus-menerus mengeluh?

Jadi ingat, dulu sempat baca buku menarik dari Francis Fukuyama berjudul State Building (versi Indonesianya berjudul Memperkuat Negara)
yang terbit tahun 2006. Kayaknya nyambung sm bahan tulisan gw ini…jadinya kemarin gw cari2 (ngedownload) resumenya. Intinya dibuku itu, Stiglitz menjelaskan
bagaimana positifnya korelasi antara negara yang lemah dan munculnya
sejumlah masalah sosial.

Indikasi kuat atau lemahnya negara dilihat dari apa yang disebutnya sebagai state function (fungsi negara) dengan state capacity (kapasitas
negara). Relasi antara keduanya akan menempatkan suatu negara dlm
salah 1 dari 4 kuadran. Ringkasnya, negara yg kuat atau bisa
dikatakan sukses adalah negara yg memiliki kapasitas yg kuat, baik
dengan fungsi yg banyak maupun sedikit.

Dijelaskan, kapasitas negara adalah sejauh mana negara mampu menjalankan fungsinya
dgn baik. Dalam konteks pembangunan sosial, kapasitas negara
diperlihatkan oleh kemampuan negara memenuhi hak-hak dasar secara
proporsional dgn anggaran belanja negara. Di konteks penegakan
hukum diindikasikan dgn konsistensi negara umumnya n aparatur
penegak hukum khususnya dalam menegakkan hukum dan menciptakan
kepastiannya. Untuk yg terakhir ini, Stiglitz melihat munculnya
terorisme sbg indikasi lemahnya kapasitas negara dalam pencegahan
kejahatan dan penegakan hukum.

Di konteks yg mau gw bicarakan ini, terlihatlah bahwa upaya mempertahankan demokratisasi dan good governance process
di Indonesia dicederai oleh tindakan "preman", sekaligus
mengindikasikan masih rendahnya kapasitas negara dalam penegakan hukum. Ini faktanya.

Momen kelahiran Pancasila 1 Juni yang digunakan oleh Aliansi Kebangsaan
untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) untuk internalisasi nilai toleransi
beragama dan kepercayaan justru diakhiri oleh kekerasan "preman"
beratribut Front Pembela Islam (FPI). Seakan tidak menerima dengan
aktivitas dari aliansi yg di dalamnya juga tergabung organisasi
ke-Islam-an, kelompok "preman" tersebut justru melakukan pembubaran
paksa dgn kekerasan dan makian. Hal ini memakan korban yg cedera.

Banyak Alternatif

Rasanya dapat kita bayangkan apa yg akan dilakukan negara bila tindakan
premanisme ini terjadi saat Orde Baru masih berkuasa. Alih2 sampai
melakukan kekerasan, keberadaan kelompok "preman" itu sendiri mungkin
sdh diberangus sebelumnya.
Tentu sj cara2 yg dilakukan oleh negara versi OrBa tidak
kita harapkan lagi. Selain jauh dr cita2 demokrasi, tindakan keras
negara justru potensial menciptakan kejahatan yg lain dalam bentuk
pelanggaran HAM.

Banyak alternatif lain dalam menciptakan order (ketertiban).
Salah satu yg utama ialah kepastian penegakan hukum. Dalam hal
ini ya jelas diperlihatkan oleh konsistensi penindakan aparatur penegak hukum
thd segala macam tindakan melawan hukum, serta kepastian akan
penjatuhan hukuman (sanksi) meskipun kadar dari hukuman itu (mungkin) tidak berat.

Trus lagi, dalam perkembangan filosofi penghukuman (ceilah :p), ada anggapan bahwa hukuman yg berat akan menciptakan jera (deterrence).
Seperti penjatuhan hukuman mati misalnya. Tapiii, penelitian justru
menjelaskan bahwa kepastian penindakan dan penjatuhan hukuman-lah
yg lebih potensial menciptakan jera, meskipun hukuman yang dijatuhkan (mungkin)
tidak berat. Seperti yg dipraktikkan di sejumlah negara maju
bagaimana jelas dan pastinya konsekuensi hukum hanya atas perilaku
membuang sampah sembarangan.

Nah, terkait dgn apa yg telah dilakukan oleh kelompok dengan atribut
FPI terhadap AKKBB, negara (dalam hal ini diwakili oleh aparatur
penegak hukum) mestinya memahami bahwa tindakan yg dilakukan
tersebut bukanlah yang pertama kali.  Hingga kini publik mungkin tidak
pernah mendengar adanya upaya evaluasi terhadap keberadaan organisasi
masyarakat yang justru kontraproduktif terhadap ketertiban bersama.

Di alam demokrasi, keberadaan organisasi masyarakat justru diperlukan.
Namun, ketidakkonsistenan negara dalam penegakan hukum justru membuat
organisasi2 tsb menaikkan statusnya sebagai pengganti
negara, dan merasa legitimate untuk
melakukan kekerasan atas nama klaim kebenaran! Next, bila kondisi ini
dibiarkan berlarut- larut tanpa ketegasan dan kepastian penegakan
hukum, sangat mungkin tindakan yg sama kembali terjadi di masa datang, bolak-balik.

Oleh karena itu, gw berpendapat beberapa hal perlu segera dilakukan  utk memperbaiki kapasitas negara dalam penegakan hukum. Pertama,
utk jangka pendek terhadap apa yg dilakukan oleh kelompok
beratribut FPI tanggal 1 Juni tersebut, Polisi hrs bertindak
tegas dgn melakukan penyelidikan dan penyidikan utk mengembalikan
kewibawaan hukum yg sangat jelas dilecehkan melalui tindakan
premanisme. Kepolisian hrs berani menindak secara tegas serta
menyeret pelaku ke pengadilan! Hal ini kan jg didukung oleh Presiden
dalam konferensi persnya pasca- kejadian itu.

Kedua, Polisi jg hrs mengusut hingga pd indikasi
keterkaitan kelompok tersebut dengan FPI karena jelas atribut
organisasi ini digunakan dalam tindakan kekerasan tsb. Dalam hal
ini, sebagai sebuah organisasi dgn menurut pendirinya ditujukan
untuk amar ma’ruf,  FPI hrs berani dong mempertanggung-jawabkan
adanya anggota FPI yg terlibat dalam kekerasan tsb. Jikapun
berkilah bhw mereka yg terlibat bukan anggota FPI, organisasi ini
ttp harus menjelaskan ttg keberadaan begitu banyak aktributnya
saat kejadian. Negara juga perlu melakukan evaluasi terhadap keberadaan
organisasi kemasyarakatan ini yg cenderung bertindak dengan kekerasan.

Ketiga, jelaslah analisis terhadap gejala premanisme semacam ini tdk
terlepas dr konteks yg lebih makro. Khususnya terkait dgn
kebijakan kriminal oleh negara. Secara teoritis, di tengah
ketidakmampuan negara dalam menyelesaikan permasalahan sosial akan
selalu muncul "kekuatan alternatif". Di satu sisi, dpt berdampak
positif, namun di sisi lain ada yg berpotensi negatif. Terkait dgn
hal ini, secara mendasar yg perlu diperhatikan ialah konsistensi dan
kepastian kebijakan dr negara. Pastinya bukan dlm bentuk pemberian hukuman
sangat berat di atas kertas yang minim realisasi! Melalui konsistensi n kepastian ini negara akan kembali meningkatkan kapasitasnya
sekaligus menjadi negara yg kuat. Masih terkait dgn hal yg
ketiga, negara hrs mulai mempersempit ruang gerak "kekuatan
alternatif" ini dgn responsif terhadap tuntutan masyarakat.

Keempat, mendorong negara utk memediasi perbedaan2 di
masyarakat. Dalam hal masalah Jemaah Ahmadiyah, misalnya, negara mesti
mampu memberikan pengertian kepada masyarakat bhw terlepas dari klaim sesat, setiap kepercayaan atau spiritualitas hrs dilindungi eksistensinya!

Terakhir, elite atau tokoh yg berpengaruh dlm kelompok2 yg sangat mungkin bersinggungan pascaperistiwa tsb agar dpt
menahan diri serta para anggota kelompoknya untuk kepentingan bersama.

Yah semoga peristiwa ini, selain menjadi tamparan, jg dpt membuahkan pelajaran bg bangsa kita utk memperbaiki sistem penegakan hukum nya pd masa mendatang. Realisasinya? Ya kita lihat saja…

Gw mengernyitkan dahi waktu beberapa sore lalu sempat menonton berita d salah satu stasiun tv, yang menyuguhkan aksi para pengurus dan anggota parlemen dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sembari melakukan rakernas, mereka mengikrarkan diri bak diambil sumpahnya untuk tidak melakukan korupsi. Ya, kalau dipikir-pikir lucu aja sih.

Perlukah partai politik mengikrarkan komitmen pemberantasan korupsi?
Tentunya perlu lah ya, dari sisi kebutuhan perbaikan citra manakala sebuah
kondisi kedaruratan internal mengusik parpol itu akibat ulah
kadernya. Namun seharusnya ikrar seperti itu tidak diperlukan, manakala
kita meyakini parpol sebagai pusat pendidikan politik praktis
masyarakat idealnya otomatis menjadi garda depan menegakkan sendi-sendi
demokratisasi, yang antara lain ditandai dengan mendorong clean
governance. Artinya komitmen itu mestinya sudah melekat sebagai bagian
dari ”ideologi” dan missi yang diperjuangkan oleh parpol.

Jadi, ya gitu…lucu juga rasanya ketika melihat para kader PPP se-Indonesia yang berada di lembaga eksekutif dan legislatif,
akhir pekan lalu mengikrarkan komitmen untuk tidak melakukan korupsi,
kolusi, dan nepotisme. Mereka juga menegaskan untuk tidak menerima janji atau
pemberian dari siapa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dlm acara yg dihadiri oleh Ketua KPK dan Jaksa Agung Muda Bidang
Intelijen itu, kader PPP juga berikrar utk tdk memberi atau
menjanjikan sesuatu yg berkaitan dgn jabatan dan siap menjadi
saksi serta mendukung upaya pengungkapan kasus korupsi.

Jujur nih, diakui atau tidak, faktor ketertangkaptanganan Al Amin Nasution pastilah ikut
mendorong munculnya ikrar verbal itu. Bagi kita sbg masyarakat awam ini sih, apa pun latar
belakangnya, sikap antikorupsi memang harus nyata diperlihatkan parpol
mana pun, dan jgn justru mengindikasikan kecenderungan sikap yg
mempersulit proses2 pemberantasan korupsi. Baik dari ucapan,
pernyataan, maupun (apalagi) tindakan. Bagaimanapun, setiap respon
yang berkecenderungan ke arah sikap tertentu, dalam konteks korupsi,
pastilah akan dinilai oleh masyarakat. Padahal bukankah parpol hidup
dan berkembang bergantung dari kepercayaan rakyat pemilihnya??
Yang masih berkembang sekarang ialah stigma parpol sarat dengan orang
korup. Setidak-tidaknya representasi stigmatisasi tsb muncul
karna perilaku sejumlah anggota legislatif di semua jenjang, yang mau
tdk mau pastilah jg terkait dengan parpol nya. Pada periode pertama legislatif
era reformasi, banyak banget anggota dewan yang terjerat kasus korupsi, ketika
itu fenomena legislative heavy nyaris tak terkontrol. Muncul juga berbagai
penetapan item kesejahteraan (bagi anggota parlemen) yang seolah-olah berpayung hukum dan
berjustifikasi mekanisme-prosedural. Namun ujung2 yang kemudian terbuktikan
adalah bias dalam penggunaan dana APBD.

Kalau ditelisik tentu banyak faktor yg memicu upaya otak-atik kesejahteraan itu,
antara lain tuntutan internal setoran ”ini-itu”, permintaan konstituen,
juga keterjebakan eforia hidup enak dari kualitas figur yang tidak
teruji integritasnya. Maka, so far adalah aneh, di tengah sorotan terhadap
sejauh mana konsistensi parpol untuk keluar dari belitan stigmatisasi
itu, masih ada yang mengusung ”calon membawa masalah” dalam sejumlah
pemilihan kepala daerah. Juga ada penetapan figur yang orang awam saja
bisa melihat tidak tepat dari sisi ideologi dan sikap antikorupsi suatu
parpol. Apakah yang demikian itu tidak justru ”menikam” dari dalam? Asli, gak ngerti gw cara berfikirnya.

Back, dalam konteks ikrar kader PPP, kita tunggu saja pembuktian sejauh mana hal
itu diwujudkan sebagai sikap seluruh elemennya. Jangan sampai terjadi,
ada anggota dewan yang terhormat malah mengintimidasi Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), atau mengopinikan bahwa penangkapan
seperti yg dilakukan terhadap Al Amin hanya merupakan konspirasi yg
diagendakan untuk mempurukkan citra PPP…apa-apaan gitu? Kalau lah parpol menghayati peran
sebagai garda depan pemberantasan korupsi, kita pasti yakin , bakal merupakan
goodwill bagi bangsa ini, juga modal besar bagi partai tersebut untuk
menyongsong Pemilu 2009, tentunya.

Ini nih pertanyaan yang always mengemuka tiap kali menanggapi kebijakan pemberian
kompensasi kenaikan harga BBM. Cerdas-cerdasan deh mikirnya, mengapa harus diberi bantuan langsung
tunai kalau itu sifatnya hanya sesaat dan tidak memecahkan persoalan
yang mendasar? Dan benarkah kita akan mampu menyalurkannya secara tepat
kepada mereka yang berhak. Comon! Dua pertanyaan kritis itu selayaknya
direnungkan berkali-kali oleh semua pihak. Ngaca ah dr pengalaman yg kemarin. Jangan sampai maksud baik tidak kesampaian dan akibatnya
dana yang disediakan untuk itu yakni (katanya) sebesar Rp 14 triliun mubazir.
Bukankah pengurangan subsidi bertujuan untuk mendapatkan dana lebih
agar bisa dipergunakan untuk pengeluaran pembangunan?

Namun sosialisasinya sih, pemerintah memiliki cara pandang yang berbeda. Yang dikhawatirkan
adalah bertambahnya penduduk miskin akibat kenaikan harga BBM. Untuk
itu sebanyak 19,1 juta keluarga miskin akan diberi Bantuan Langsung
Tunai (BLT) sebesar Rp 100 ribu per bulan. Dan akan berlangsung selama
setahun. Selain uang tunai masih akan ditambah bantuan berupa bahan
kebutuhan pokok seperti gula dan minyak goreng. Hal itu sekaligus
melengkapi kebijakan yang telah dijalankan sebelumnya seperti pemberian
beras untuk rakyat miskin, bantuan operasional sekolah, bantuan
kesehatan dan sebagainya. Pendek kata ingin membantu rakyat miskin. Bib bib bib…pahlawan menjelang 2009 bangeed.

Gw sih simpel aja memaknainya. Karena hanya sesaat maka kebijakan itu pasti sifatnya hanyalah sebagai
peredam agar tidak timbul gejolak sosial. Tentang manfaatnya, ya pastilah
ada karena masyarakat akan menurun daya belinya akibat kenaikan harga
BBM, jadi butuh duit. Hanya saja yang namanya uang pasti hanya numpang lewat. Membantu
meringankan tetapi sifatnya tak bisa selamanya. Kenapa juga tak difikirkan
dana sebesar itu untuk mendorong penciptaan lapangan kerja melalui
berbagai stimulan usaha termasuk pengadaan fasilitas dan infrastruktur.
Jadi pemerintah tak memberi ikan melainkan kail. Kita tahu kemiskinan
sebagian besar juga diakibatkan oleh banyaknya pengangguran.
Apalagi selalu ada keraguan tentang seberapa mampu kita menyalurkan
bantuan tersebut tepat sasaran. Tidak bocor di tengah jalan atau
diterimakan kepada mereka yang tidak berhak yakni tetap saja diterima
oleh mereka yang tergolong mampu. Terus terang kekhawatiran itu muncul
mengingat selama ini kelemahan kita justru pada akurasi data. Jadi
terlampau banyak penyelewengan yang mungkin terjadi. Siapa yang
mengawasi itu semua? Ini menyangkut lebih 19 juta rumah tangga. Maka
sangat diperlukan mekanisme yang rigid dengan pengawalan berlapis.
Tetapi lagi-lagi kalau sudah di lapangan semua teori dan aturan bisa
berantakan, ya kan?

Dicermati lbh seksama, ada kesan kebijakan ini lebih didasari oleh faktor psikologis.
Pemerintah masih membutuhkan popularitas dan jangan sampai dianggap
kurang peduli terhadap nasib wong cilik. Hal itu wajar dan bisa terjadi
di mana-mana. Tetapi menurut gw, janganlah sampai dianggap sebagai sebuah kewajiban
dan menjadi satu-satunya alternatif solusi. Bantuan apapun kalau hanya
sementara maka bisa jadi dipastikan hanya bersifat semu. Mengapa tak memilih untuk
lebih berkonsentrasi pada upaya pengendalian kestabilan harga, menjamin
pasokan dan mendorong perbaikan ekonomi rakyat melalui pemberian
fasilitas demi mengembangkan institusi dan keragaman usaha. Ini kan lbh permanen.

Itulah yang dimaksud dengan perbaikan yang lebih fundamental.
Proyek-proyek padat karya misalnya, selain menciptakan ribuan lapangan
kerja, secara ekonomi memberikan nilai tambah karena adanya
infrastruktur baru. Tidak usah bergaya sinterklas dan suka membagi-bagi
uang karena berapapun dana yang tersedia pasti akan habis. Tanpa kita
bisa mengukur efektivitasnya. Terlebih apabila kebijakan itu hanya
menambah peluang untuk korupsi! Sama-sama berpihak dan memberi
prioritas kepada rakyat kecil namun caranya bisa saja bermacam-macam.
Ukurannya selalu dikembalikan kepada efektivitas dan dampak nyata yang
dihasilkan.

Gonjang-ganjing politik kembali melanda Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB). Konflik internal yang terus menghantui partai asuhan KH
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini mencapai puncaknya dengan pemecatan
Muhaimin Iskandar dari jabatan Ketua Umum Dewan Tanfidziyah. Langkah pemecatan ini seolah menjawab rumor selama ini
soal adanya dualisme kepemimpinan di tubuh PKB, antara Ketua Umum
Muhaimin Iskandar dengan Sekjen Zannuba Arifah Chafsoh alias Yenny
Wahid, putri sulung Gus Dur.

Terlepas apa pun alasannya, pemecatan ini jelaslah sangat disayangkan oleh
banyak kalangan, terutama para tokoh dan mantan tokoh , serta para kader plus simpatisan PKB yang tersebar
di mana-mana. Khawatirnya kondisi ini akan memperluas konflik
internal partai, yang ujung-ujungnya menguras perolehan suara pada
Pemilu 2009.

Bila dicermati, partai yang basis utama konstituennya dari warga
Nahdlatul Ulama (NU) ini memang tak pernah lekang dihajar konflik
internal sejak didirikan seusai reformasi 1998 lalu, yang berbuntut
pada hengkangnya sejumlah kader potensial. Mulai dari Matori Abdul
Djalil, Alwi Shihab, Saifullah Yusuf, Khofifah Indar Parawansa, Choirul
Anam, Mohammad AS Hikam, Lukman Edy, hingga kini Muhaimin Iskandar yang
sedang dalam proses pelengseran.

Sebenarnya sih konflik internal itu ialah hal yang lumrah sifatnya pada kehidupan semua
partai politik (parpol) di Tanah Air. Masalah ini sudah menjadi isu
laten di hampir semua parpol, baik parpol besar maupun kecil. Terlalu
banyak contoh yang bisa disebutkan. Ungkapan bahwa tak ada kawan abadi
dalam politik, memang benar adanya.

Dunia politik telah memperlihatkan kepada kita betapa tipisnya batas
antara kawan dan lawan. Semua persekutuan yang terjadi sesungguhnya
hanya berbasis pada kepentingan. Di saat kepentingan kita sama kita
berteman, bersekutu. Tapi, ketika kepentingan itu berbeda, maka kita
menjadi lawan. Inilah yang terjadi di PKB hari-hari ini.

Kondisi ini juga semakin memperlihatkan kepada kita bahwa pada dasarnya
parpol hadir hanya untuk memenuhi hasrat dan kepentingan para elitenya
semata. Eksistensi konstituen sangat jarang menjadi pertimbangan
manakala kepentingan elite terganggu. Mereka lebih memilih saling
"bunuh" tanpa perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap konstituen.

Pemecatan Muhaimin memang urusan internal PKB. Namun melihat keberadaan
PKB sebagai salah satu aset politik bangsa yang pluralistik ini, sangatlah
disayangkan jika konflik itu dibiarkan berlarut-larut. Kita tentu sangat
berharap agar semua pihak yang terlibat dalam konflik internal ini bisa
menunjukkan kearifan, sehingga rakyat bisa disuguhi tontonan demokrasi
yang mendidik dan inspirasional.

Dalam situasi seperti ini, menarik kiranya bila saya mengutip salah satu kalimat Muhaimin Iskandar dalam bukunya yang pernah saya baca;  Gus Dur, Islam dan Kebangkitan Indonesia
yang diterbitkan Agustus 2007. "Sejak berdiri sampai saat ini, PKB
merupakan parpol yang paling dinamis. Konflik-konflik internal,
dualisme kepengurusan dan berbagai bentuk intervensi dari luar mewarnai
perjalanan PKB secara nyata. Namun berbagai persoalan itu bisa diatasi
dengan baik sehingga dinamisasi kehidupan partai menjadi bagian dari
perjalanan PKB. Pada saat yang sama, kematangan serta kebijaksanaan
politik para pengurus dan kader PKB semakin terasah dan terkonsolidasi
dengan baik. Dengan fakta itu, para pemimpin dan kader PKB selalu
memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan optimisme kuat untuk bisa
membuat PKB sebagai partai besar dan berpengaruh di masa depan".

Kini, Muhaimin sendiri yang dihadapkan pada ujian, apakah pemecatan
dirinya hanyalah bagian dari dinamika yang menguatkan partai atau
justru menggerus kebesaran PKB. Kita akan melihat kebenarannya.

** missed drop char ** ** missed drop char ** Cinta. Semua orang menginginkannya. Rasa dicintai adalah sesuatu yang paling menakjubkan yang dapat kita alami. Cinta itu "sejuta rasanya" kata sebuah lagu. Namun bukan sekedar cinta, tetapi harus cinta yang murni, yang tidak bersyarat. Adakah cinta kasih yang seperti itu ?

Belum lama ini saya menonton sebuah film berjudul PS I Love You. Tadinya saya berpikir, ah ini pastilah satu film yang liner, ketemuan, naksir, jadian, cekcok, selingkuh, akur lagi lalu hidup bahagia selanjutnya, seperti film-film Hollywood atau film nasional yang sedang marak sekarang ini. Namun ternyata bukan.

Ada twist tersendiri yang membuat film ini unik dan menarik. Si wanita yang diperankan oleh Hillary Sank dikisahkan ditinggal oleh kekasihnya (Gerald Butler) yang meninggal karena kanker otak. Cerita ini menjadi unik, karena sang janda kemudian mendapat surat-surat dari sang kekasih pada saat-saat penting dalam kehidupannya. Rupanya sebelum meninggal suaminya telah mempersiapkan kejutan-kejutan ini, datang sekaligus memberi isi dan kekuatan pada wanita itu.

Pada Paskah seperti sekarang ini, saya jadi sadar bahwa kita pun telah ditinggal secara fisik oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Tetapi hingga saat ini "surat-surat cinta" dari Tuhan selalu datang kepada kita. Setiap hari dalam firmanNya, yang memberi kekuatan, petunjuk dan menghibur kita. Tuhan mengasihi kita sebagaimana adanya keseharian kita, bukan karena kebaikan atau kesucian kita. Firman Tuhan dalam Alkitab berisikan cinta kasihNya yang murni. Pernahkah anda berpikir apakah orang lain mencintai anda sebagaimana adanya anda. Mengapa cinta murni itu semakin sulit ditemui sekarang ini?

Mungkin karena kita mencarinya di tempat yang keliru. Mungkin saja kita mencari cinta didalam keluarga sendiri. Anda sudah berusaha sepanjang hidup menyenangkan dan membuat mereka bahagia. Namun itu tidak pernah cukup. Mungkin juga kita mencari cinta dalam suatu hubungan fisik. Kalau anda wanita, mungkin berpikir : "Jika saya menyerahkan tubuh saya, saya akan merasa dicintai." Namun itupun tidak berhasil anda peroleh.

Ada suatu ilustrasi berupa pengalaman seorang perawat, yang saya sarikan dari email beberapa waktu lalu. Perawat itu bertutur, suatu pagi sekitar jam 8:30, seorang bapak yang sudah berusia sekitar 80-an datang untuk mencabut jahitan di jempolnya. Dia katakan dia buru-buru karena ada janji pukul 09.00. Saya (perawat itu) segera melayaninya dan memintanya duduk, karena sekitar satu jam lagi baru ada petugas yang dapat menanganinya. Pria itu sebentar-sebentar melihat pada arlojinya, sehingga saya memutuskan untuk menangani kasusnya karena kebetulan saya tidak menghadapi pasien. Saya lihat lukanya sudah menyembuh, jadi saya segera melepaskan benang jahitannya dan membalutnya kembali. Sambil bekerja, saya bertanya apakah dia ada janji dengan dokter ditempat lain, karena kelihatannya dia tergesa-gesa. Dia jawab tidak ada, tetapi dia harus buru-buru ke panti perawatan lansia supaya dapat makan pagi dengan istrinya. Lalu saya menanyakan perkembangan kesehatan istrinya. Dia jawab bahwa istrinya telah dirawat di sana karena menderita Alzheimer. Saya tanyakan, apakah istrinya akan kuatir bila dia sedikit terlambat. Dia jawab, bahwa istrinya sudah tidak mengenali dia lagi, sejak lima tahun terakhir ini. Saya kaget, lalu bertanya , "Lho, anda tetap mengunjunginya setiap pagi, meskipun dia tidak mengenali anda?" Pria tua itu tersenyum lalu menepuk tangan saya sambil berkata, "Memang dia tidak mengenali saya, tetapi saya masih tahu dia siapa. Saya menahan air mata haru ketika pria itu berlalu. Lengan saya merinding sambil merenung, "Inilah bentuk cinta yang saya inginkan hadir dalam hidup saya."

Cinta Murni

Saudara, cinta murni tidak harus selalu lahiriah, atau romantis. Cinta murni adalah menerima apa adanya hari ini, atau hari-hari sebelumnya, dan juga menerima apa yang akan terjadi atau tidak akan terjadi esok. Kedamaian adalah saat kita menatap surya di senja hari dan tahu untuk berterimakasih kepada siapa. Orang yang paling bahagia tidak mesti seseorang yang memiliki yang terbaik, melainkan mereka yang menikmati apa yang dia miliki. Rahasia meniti kehidupan ini bukanlah bagaimana agar selamat dari badai topan, akan tetapi bagaimana kita dapat menari dibawah derai hujan.

Ada juga orang yang mencoba mencari cinta dalam popularitas. "Kalau orang mengenalku, aku akan dicintai dan diterima." Ternyata kebanyakan selebritis tidak menemukan cinta itu, bahkan betapa terkenalnyapun anda, anda masih merasa kesepian. Lalu, kemana kita mencari cinta yang benar murni, tak pamrih. Hanya ada satu tempat dimana cinta tidak pernah mengecewakan. Kasih murni hanya ditemukan pada Tuhan Allah. Allah adalah cinta. Tetapi bagaimana kita mengetahui apa Allah mencintai kita ? Dengan mengenal Yesus Kristus, kita akan melihat wujud cinta yang paling suci. Yesus berkata dalam Yohanes 3 : 16 "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan AnakNya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Visualisasinya adalah di dalam gambar Yesus yang tergantung di kayu salib. Itulah post -scriptum (PS) terbesar yang diberikan pada kita . Allah menunjukkan cintaNya didalam sosok dan kehidupan Kristus. Dan Yesus menunjukkan bahwa cinta itu tidak diukur hanya dengan perasaan, melainkan dengan pengorbanan. Andaikan seseorang bertanya kepada Yesus "Sebesar apakah cintaMu kepadaku?" Dia merentangkan kedua tanganNya yang terpaku di kayu salib itu dan berkata, "Sebesar ini." Anda dan saya dapat menikmati cinta kasihNya. Selamat Paskah.

Dua
calon Gubernur Bank Indonesia yang diajukan pemerintah yakni Agus
Martowardojo dan Raden Pardede ditolak Komisi XI DPR RI. Alasan
penolakan, karena keduanya dinilai belum mumpuni untuk mengendalikan
Bank Sentral. Dengan penolakan ini, maka Presiden diminta untuk
mengajukan lagi nama lain dalam waktu tidak terlalu lama. BYSementara itu
belum ada tanggapan dari Presiden SBY karena masih di luar negeri. Tetapi, Wapres Jusuf Kalla
mengisyaratkan pemerintah menghormati keputusan DPR. Dan, dalam
beberapa pekan ke depan pemerintah akan segera  mengajukan kembali nama
lain.

Drama penolakan ini bisa ditafsirkan macam2 yang bukan semata-mata
karena kekurangan kapasitas profesional,  kompetensi dan integritas
dari kedua calon. Jika alasan DPR keduanya dianggap kurang mampu,
banyak hal yang harus dipertanyakan kemudian. Apakah mereka anggota
Dewan itu juga mempunyai kemampuan untuk menilai mampu dan tidaknya
masing-masing calon ? Karena yang kita tahu, kualitas anggota DPR toh
cuma gitu-gitu aja. Sebagian besar dari Komisi XI bahkan
diragukan, apa mereka mengerti benar tentang persoalan-persoalan
ekonomi moneter dan perbankan, ekonomi makro, bekerjanya perekonomian
moneter internasional dan sejenisnya.

Dalam proses uji kelayakan dan kepatutan tersebut konon sempat juga beredar
isu mengenai suap sebesar Rp 100 miliar ke anggota DPR. Namanya
juga isu, susah diungkap kebenarannya. Tetapi, tidak ada asap
kalau tidak ada api. Maka, masyarakat bisa menafsirkan sendiri apa yang
sebenarnya terjadi. Tidak terlalu sulit kelihatannya. Tentu saja mereka
membantah. Sekadar membantah saja tentu tidaklah cukup, maka
jangan-jangan mereka menolak kedua calon hanya untuk memberi bukti
bahwa DPR benar-benar bersih, logis saja kan? Nah, jika ini yang terjadi sungguh sangat
kasihan kandidat itu, karena mereka ditolak bukan karena persoalan
profesionalitas, kompetensi dan integritas.
Latar belakang penolakan yang lebih bisa diterima akal sehat barangkali
adalah persoalan politik, yakni kurang harmonisnya hubungan antara
pemerintah dengan DPR. Masyarakat amat tahu bagaimana sebenarnya relasi
antara eksekutif dan legislatif tidaklah hangat. Presiden sendiri
tampaknya mengabaikan komunikasi politik dengan DPR dalam hal ini.
Ada baiknya, nama-nama kandidat Gubernur BI sudah di-share-kan lewat
komunikasi politik, sehingga tinggallah proses formal uji kelayakan dan
kepatutan berlangsung. Proses seperti ini menguntungkan banyak pihak,
dan baik Presiden atau pun DPR tidak berada pada posisi saling
berhadapan yang berakhir kalah-menang.

Jika keadaan seperti kemarin berlangsung, terlihat bahwa DPR asal
tolak, Presiden pada posisi “kalah” dan kandidat merasa dipermainkan.
Lebih jauh dari itu, korban sesungguhnya adalah Bank Indonesia sebagai
lembaga. Lembaga itu dipermainkan secara politik oleh aktor-aktor yang
sebenarnya tidak terlalu tahu mengenai Bank Sentral.

Gw pikir benar saja seperti yang
dikemukakan Dradjad Wibowo bahwa terlalu mahal jika Bank Indonesia
harus dibawa ke ranah politik yang terlalu jauh. Karena lebih kuat
bobot politiknya, maka para kandidat yang tidak memiliki akses cukup
secara politik, atau tidak didukung partai-partai politik yang memiliki
suara signifikan akan sangat berat masuk wilayah ini.

Di tengah keadaan seperti itu, harus ada terobosan atau jalan keluar
yang baik agar pemilihan Gubernur Bank Indonesia tidak terlalu memiliki
bobot politik yang tinggi. Sepenuhnya disandarkan pada tantangan yang
memang harus dijawab oleh peran bank tersebut. Keadaan ekonomi
moneternya bagaimana dan  membutuhkan gubernur yang seperti apa ? Rumusannya kan ada. Jadi,
para kandidat itu benar-benar diuji dengan parameter yang jelas
menyangkut kapasitas profesional, kompetensi, dan integritas. Dengan
parameter yang pasti, maka tidak dipersoalkan lagi apakah dia berasal
dari internal atau eksternal Bank Indonesia. Tetapi, masih ada waktu
dan kita tunggu apa yang akan terjadi kemudian.