My Blog

Grameen Bank Model mendadak sontak menjadi terkenal, sejak
penganjurnya Muhammad Yunus meraih Nobel Perdamaian 2006, berkat karya
pengabdiannya bermodalkan awal hanya US$ 27 pada tahun 1970an berhasil
melipat-gandakannya sehingga mampu menolong ± 650 ribu rakyat jelata Bangladesh
yang tak punya tempat tinggal layak, mendapatkan rumah yang layak-huni.
Sekitar 7 juta rakyat miskin dengan beneficiaries (penerima manfaat
dampak program/proyek) ± 15 juta orang miskin berhasil ditolong melalui
program penyediaan akses kredit dan tabungan harian/mingguan
kecil-kecilan berikut system pembinaan & pendampingan
kelompok-kecil (terdiri dari 10-20 orang) berkesinambungan selama kurun
waktu lebih dari 30 tahun.

Masalah perumahan bagi rakyat
miskin dan kemiskinan dihubungan dengan pemberian Nobel Perdamaian,
dikarenakan presuposisi Muhamad Yunus bahwa perdamaian di dunia akan
terwujud bila masalah “rumah” bagi rakyat banyak dan kemiskinan menjadi
sejarah. Sebab akar penyebab dari konflik, peperangan dan kekerasan
salah satunya yang paling vital adalah karena ketiadaan “rumah” yang
layak untuk memanusiakan manusia, dan kemiskinan: ketiadaan akses dalam
banyak hal bagi rakyat banyak untuk menatalayani dan mengambil
keputusan bagi mereka dan hidup mereka sendiri. Orang miskin menjadi
miskin bukannya karena tidak bisa jujur, tidak bisa dipercaya atau
tidak bisa disiplin, tetapi masalahnya adalah ketiadaan akses. Dan
ketika orang miskin diberi kepercayaan, melalui kata kunci:
kedisiplinan dan pendisiplinan, maka mereka berhasil keluar dari rantai
kemiskinannya yang membelenggu melalui upaya-upaya yang dijalankan
secara kolektif (system kelompok kecil), di mana upaya atau usahanya mungkin dinilai lembaga formal seperti bank misalnya tidak bankable,  namun sesungguhnya viable.

Paradigma, konsep, metodologi dan tindakan kongkrit Yunus sebenarnya
sangat sederhana, tapi dalam kesederhanaannya terasa sangat powerful
dan berdampak di tengah kompleksitas permasalahan masyarakat dan negara
Bangladesh
yang terjadi dalam 3-4 dasawarsa terakhir. Tepatnya, dalam kompleksitas
persoalan yang dihadapi Yunus berhasil mengambil inti sederhana bagi
konsepnya. Meski dalam kesederhanaan konsepnya, terdapat juga
kompleksitas detail2 pertimbangan dan action yang saling kait-mengkait
secara dialektik. Kesederhanaannya itulah yang membuat Yunus diterima
dan di-recognisi oleh rakyat banyak Bangladesh
sebagai ‘bapak bagi orang miskin dan orang papa Bangladesh’.
Penghargaan Nobel Perdamaian yang diterimanya itu hanyalah sebagai
implikasi dari karya, karsa dan pengabdiannya yang tanpa mengenal lelah
selama ± 4 dekade. Jika pun ia akhirnya masuk dan terjun di bidang
politik sebagai jawara Partai Kekuatan Rakyat, Bangladesh sejatinya itu bukan karena ambisinya, melainkan karena aspirasi dari “anak, cucu dan cicitnya” yaitu para orang miskin dan masyarakat banyak di Bangladesh
yang telah merasakan manfaat diri mereka tertolong. Sebenarnya kalau
mau jujur, dengan konstituen jutaan sampai akhirnya 15 juta, dari dulu
tidak susah bagi Yunus jika mau jadi anggota Parlemen (DPR/DPRD) atau
petinggi birokrat Bangladesh.
Tapi hal itu tidak pernah menarik hatinya. Gaya hidup Yunus yang
low-profile hanya punya hati, pikiran dan hidup bagi kepentingan orang
miskin dan rakyat banyak yang menderita. Kalaupun lantas ia jadi sangat
terkenal bak super-selebriti seperti sekarang, itu karena anasir dan
para media promo & public relations di Amerika Utara, Eropa Barat
dan Eropa Utara, yang memang kelas wahid dalam bidang promo dan
infotainment, yang menggaungkannya ke seluruh dunia.

  Nah, itu mengenai Muhamad Yunus dan Grameen Bank modelnya di Bangladesh. Sekarang bagaimana dengan di Indonesia, dengan manusia2 Indonesia
terlebih khusus manusia2 Kristen Indonesia? Sebenarnya kalau mau terus
terang, manusia2 kristen Indonesia seperti Yunus berikut model2 yang
mirip2 Grameen Bank Model atau yang model serba beda sudah ada, relatif
sudah lama ada. Namun, lagi2 seperti Yunus dan manusia2 berbudaya Timur
lazimnya. Manusia2 ini belum atau tidak (mau) terkenal. Bekerja dan
berkaryanya ‘jauh’ di tingkat basis, tingkat akar rumput (grass roots).
Di pojok2 kota, tempat2 kumuh metropolitan/ megapolitan dan sudut-sudut
bibir dan pesisir pantai. Kemampuan promo dan public-relations mereka
terbatas atau lebih tepat mungkin sengaja membatasi diri. Tidak begitu
suka teriak-teriak. Lebih banyak ‘bicara’ dalam perbuatan. Diam dalam
aktivitas. Aktivitas seabreg. Sederhana dalam njlimet. Njlimet dalam
kesederhanaan. Apalagi waktu jaman Pak Harto, 15-20 tahun paruh kedua masa pemerintahan sang otoriter. Berbeda dan sikap tidak mau cari
muka, sangat sulit. Teriak nanti salah, konfrontatif berabe, jadi lebih
baik diam. Diam dalam kreativitas dan produktivitas. Menjelang dan
paska orde reformasi bergulir, kadang masih keterusan diam. Sebenarnya
itu sudah tidak pas, tidak boleh. Saatnya harus speak-out. Berteriak
lantang, promo, unjuk karya yang telah lama dihasilkan. Namun, nyatanya
agak canggung ‘mereka’. Entahlah. Mungkin karena kebiasaan terlalu lama
diam, jadi kikuk sekarang untuk berbicara. Diam jadi hobby, kegemaran.
Jadi keranjingan, bukan keranjingan bicara tapi keranjingan diam.

Akhir dekade 1970an sampai 1980an, aktivis manusia2 kristen Indonesia
mirip Yunus dengan model pendekatan kayak Grameen Bank Model itu sudah
mulai eksis dan berkarya secara konsisten, tidak pernah stop. Ada yang
alumni perguruan tinggi, ada yang tidak. Ada dari UGM, IPB, Unpad,
UKSW, Udayana, Sanata Dharma Yogya & Semarang. Ada dari masih
banyak lagi perguruan tinggi baik swasta maupun negeri, lulusan
domestik dan luar negeri yang tak tersebutkan namanya. Juga dari
lembaga2 pembinaan kader dan motivator, seperti Dharma Cipta, Pusat
Latihan Kemotivatoran Cikembar, Bina Dharma, Pusat Latihan Alfa Omega,
dll. Umumnya mereka merintis dan memulai karya sejak muda. Sejak lulus
sarjana, sarjana baru lulus. Dari magang-magang dahulu. Sampai akhirnya
jadi terampil dan excellent. Pada masa ini, mereka banyak berkarya
seperti di Yogya, Bogor, Loa Majalaya, Salatiga, Semarang, Surabaya
Jatim, Bali, Sulsel, Bengkulu, Sumbersari Sulteng, Kupang Timor dan daerah2 lainnya.  Mereka berkarya dalam metodologi2 dan model2 alternatif di kawasan marjinal,
miskin dan tertinggal, akibat tidak adanya perhatian Pemerintah kala
itu akibat strategi kebijakan Pemerintah di bidang pembangunan, yang
tidak memihak pada kepentingan rakyat banyak. Program atau proyek yang
dilakukan adalah kegiatan relief, livehood, social-actions,
pemberdayaan komunitas masyarakat marjinal, berupa perbaikan sarana
umum, sosial, sanitasi lingkungan, dll disertai pelatihan-pelatihan
(training), pendampingan, penyuluhan, konsultansi di bidang pertanian,
peternakan, jasa-jasa usaha kecil dan sektor informal. Usaha-usaha itu
dibarengi dengan bantuan untuk akses pinjaman modal usaha kecil dari
lembaga-lembaga yang menyalurkan pinjaman tersebut (koperasi, LSM, bank
desa dll). Sumber dana jarang berasal dari Pemerintah, umumnya kalau
ngga keluar dari kantong sendiri, dapat bantuan sekadarnya dari donatur
domestik dan funding luar negeri.

Tahun 1990an lambat laun, usaha-usaha dan karya mereka makin
berkembang. Cukup banyak masyarakat kecil dan komunitas marjinal, kalau
agregat dijumlah ratusan ribuan keluarga dan individu berhasil ditolong
dan merasakan manfaat dari proyek/program mereka. Responsnya semakin
banyak agency dan donatur menawarkan bantuan. Lalu untuk mengantisipasi
perkembangan, agar memudahkan pengorganisian proyek/program mereka
membentuk jaringan2 (network), jaringan kerja. Ada jaringan untuk Indonesia Bagian Barat, ada untuk Indonesia
Bagian Timur (IBT/KTI). Ada jaringan untuk di Jawa, ada di luar Jawa.
Program semakin berkembang, sampai di Pangkajene, Maros, Soppeng, Ujung
Pandang, Barru dan pulau Selayar, Bali Barat, Bali Utara, Bali
Timur, kawasan kumuh Jabotabek, Toraja, Ambon, Kendari, Timor, Timor
Timur (sekarang Timor Leste), Bengkulu Utara Pagar Alam, Palu,
Gorontalo, Minahasa, Halmahera, dll. Terkait dengan bencana (gempa,
tsunami, banjir bandang, dll) mereka mengggarap program bencana
& paska bencana di Aceh NAd, Nias, Yogya/Bantul & Klaten,
Pangandaran, Alor NTT, Mamasa, Nabire dan beberapa daerah lainnya di
Papua dan Irjabar. Peta programnya mencakup area luas sekali. Maklum,
tipikal geografis negeri kita (luasan daratan, lautan dan panjangnya
garis pantai) ini memang sangat berbeda dengan negerinya Yunus, Bangladesh misalnya yang ‘hanya’ berupa segumpal daratan bagian dari anak benua dengan garis pantai relatif pendek.

Tahun 2000an memasuki era Reformasi paska jatuhnya Orde Baru, terjadi
relatif banyak perubahan dari mereka dan program mereka, seiring bangsa
dan negeri ini mengalami berbagai perubahan transisional yang rumit dan
cukup pelik. Krisis moneter sejak 1997 yang diiringi krisis leadership,
krisis multidimensi dan multi bencana (swalayan bencana) harus dialami
oleh bangsa, yang datang silih berganti. Tragedi bom (Bali, JW Marriot,
Kedubes Australia Jakarta), kerusuhan2, aksi kekerasan, konflik
horizontal, longsor, gempa bumi, Tsunami Aceh-Nias, kenaikan meroket
BBM, penyakit ‘model baru’ dan banjir terjadi silih berganti dan
berurutan, yang mengakibatkan banyak korban rakyat kecil menderita dan
bangsa mengalami keterpurukan yang dirasakan di hampir seluruh pelosok
dan pojok2 Nusantara. Keadaan, sikon ini, ada yang menyurutkan stamina
daya tahan ‘mereka’ dan program ‘mereka’ bahkan ada yang telah
mengakhiri pertandingan sampai finish dengan baik. Namun ada, malahan
banyak, yang masih bertahan dan eksis sampai sekarang. ‘Mereka’ ini adalah
orang2 yang telah teruji, proven, melewati badai dan gelombang, terik
matahari dan hujan sampai banjir, melewati gunung dan lembah. Dalam
segala kelebihan, kehebatan dan kekurangan ‘mereka’.

Sebagian mereka saya cukup kenal. Kalau boleh dibilang ada yang kenal baik. Personal.
Sebagian lagi kurang saya kenal, dalam artian tidak/kurang dekat. Tapi
saya respek, appreciate terhadap karya dan karsa mereka yang excellent.
Keberadaan ‘mereka’ membuat saya yakin, sangat sangat yakin bahwa di
negeri ini masih ada, pernah ada dan sudah ada manusia2 kristen
Indonesia seperti Muhammad Yunus. Ada dengan model varian2 yang mirip
Grameen Bank Model dan varian2 yang sama sekali berbeda modelnya namun
tujuannya sama, mengentaskan kemiskinan dan kebodohan guna menciptakan
perdamaian melalui cara2 yang spesifik dan khas.

‘Mereka’ secara esensi sekualitas dengan Yunus. Sekualitas dengan Jaime
Aristoteles di Quezon City Filipina. Sekualitas juga dengan leader2
inspirasional dari ASA India, dari Accion Bolivia,
dari K-Rep Kenya. Yang membedakan hanya waktu untuk ‘tampil’. Secara
khronos sudah. Punya jam terbang, skills, integritas dan worldview.
Yang dibutuhkan selanjutnya adalah “khairos”. Momentum untuk tampil dan
unjuk kinerja. Kalau tidak sekarang, ya mungkin beberapa tahun ke depan
ini. Menunggu waktu Tuhan, momentum publik dan momentum hati.

  Masih ada harapan.
  Salam perdamaian
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Pesawat Boeing 737-300 milik Adam Air kecelakaan lagi meski tidak memakan korban. Namun tak urung semua ini semakin menimbulkan waswas dikalangan masyarakat pengguna jasa penerbangan dan transportasi. Badan pesawat patah ketika mendarat di Bandara Internasional Juanda Surabaya. Diduga terjadi hard landing hingga akhirnya ban pecah. Cuaca ketika itu sangat gelap disertai hujan lebat. Apapun penyebabnya dan betapapun kecil kecelakaan itu tetaplah menimbulkan shock. Apalagi kebetulan menimpa Adam Air lagi. Departemen Perhubungan langsung mengambil keputusan larangan terbang sementara bagi tujuh unit pesawat Boeing 737-300 milik perusahaan tersebut.

Kecelakaan pesawat terbang dan alat transportasi lain bisa terjadi setiap saat dan dimana-mana. Tapi menjadi sesuatu yg memprihatinkan bila kecelakaan itu terjadi secara beruntun di udara, laut, dan darat. KM Levina I kemarin juga terbakar di perairan kepulauan seribu dan menelan korban belasan orang tewas. Belum lama ini KM Senopati Nusantara tenggelam di perairan Mandalika yg memakan korban tewas begitu banyak. Kalau terjadi dalam frekuensi tinggi, tentu bukan hanya karena faktor kebetulan. Inilah yg meminta kita memberi perhatian serius serta melakukan pembenahan secara menyeluruh dan apabila diperlukan agak radikal. Janganlah menyerah pada keadaan atau pada kekuatan pasar.

Masyarakat dan pemerintah biasanya hanya reaktif sesaat, setelah itu dengan cepat melupakan. Reaksi yg terkadang tidak proporsional malah tidak menyelesaikan masalah. Misalnya sekadar meminta seorang menteri mengundurkan diri. Yang lebih penting justru mendesak langkah antisipatif dan kongkret untuk mencegah jatuhnya korban jiwa lebih banyak lagi. Dalam hal kecelakaan pesawat terbang atau kapal selalu ada faktor kesalahan manusia disamping techinical error. Jadi perosalam mendasar juga ada pada manajemen, dan itu ditentukan oleh sehat tidaknya perusahaan transportasi. Apakah mereka telah memenuhi standar dan kualifikasi yg ditetapkan secara internasional, atau terjadi banyak pelanggaran tetapi dibiarkan.

Disinilah dibutuhkan keseriusan dan ketegasan pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan. Dalam banyak hal kendali itu terasa lemah. Masih kita ingat bagaimana informasi simpang siur tentang ditemukannya pesawat Adam Air yang hilang beberapa waktu lalu dibiarkan selama lebih 12 jam. Dimana pejabat-pejabat kita? Sesuatu yg tampaknya sepele namun menggambarkan ketidak-becusan menangani masalah. Selain itu kita pun wajib mempertanyakan apakah sudah ada langkah yg lebih kongkret, sistematis, dan langsung menyentuh ke persoalan. Jangan-jangan kita belum melakukan apa-apa dan nanti baru terkejut setelah terjadi kecelakaan berikutnya.

Kita percaya secara peraturan sudah benar, namun peraturan normatif bisa tak berfungsi apa-apa bila tak ada pengawasan. Apalagi industri penerbangan dilanda persaingan tajam yg menjurus perang tarif. Kalau dibiarkan bukan tidak mungkin masyarakat terus menjadi korban. Standar kelayakan terbang haruslah mengikuti regulasi internasional. Persoalannya kadang-kadang khas Indonesia yakni kurangnya dukungan sumber daya manusia. Joke-joke kecil yg sering dilontarkan seperti ada avtur dicampur oli dan sebagainya jangan dianggap sekadar lelucon. Bukan tidak mungkin kesalahan fatal seperti itu terjadi, dan semua sadar demi mencari tambahan penghasilan.

Tragedi Adam Air juga menjadi salah satu cermin. Kalau benar pengakuan pilot mereka tentang keberanian manajemen mengambil resiko keselamatan dengan mengorbankan kepentingan penumpang, sungguh patut disesalkan. Bukan tidak mungkin hal serupa juga terjadi pada perusahaan transportasi lain. Dengan semua alasan pembenar, semua bisa dilakukan dengan motif ekonomi dengan jalan pintas. Kapal berlayar melebihi kapasitas penumpang bukan cerita baru. Demikian juga dengan pesawat yg terbang dalam kondisi kurang layak. Masyarakat konsumen berada pada posisi lemah. Mereka tak punya banyak pilihan ketika industri sudah terperosok pada persaingan tidak sehat.

"Dunia ini panggung sandiwara…" Dan, lewat ungkapan populer rocker Achmad Albar itu kita menganalogikan hukum pun bisa berada di panggung yang sama. Ya, apa yang terjadi ketika Mensesneg Yusril Ihza Mahendra mengancam, kemudian melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrachman Ruki? Langkah itu ditempuh setelah Yusril diperiksa selama sembilan jam di Gedung KPK, Kamis lalu dalam kasus penunjukan langsung pengadaan alat automatic fingerprint identification system (AFIS) senilai Rp 18,48 miliar yang merugikan negara pada 2004 sewaktu mengetahui itu, ia menjabat sebagai Menhuk-HAM.

Yusril menyimpan bukti Ketua KPK juga melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan barang. Tidak diputuskan oleh pimpro tetapi ‘cuma’ dilaporkan kepada Presiden sebagai penanggung jawab. Metode itu juga yg kerap dilakukan oleh penyelenggara negara selama ini. Pernyataan tersebut ibarat pedang bermata dua. Pertama, Yusril menginformasikan terjadinya penyimpangan prosedur pengadaan barang pada instansi-instansi penting. Informasi itu tentu sangat berharga bagi aparat hukum, termasuk KPK sendiri. Kedua, masalahnya, dia melakukan bargaining dengan Ketua KPK, sehingga pertanyaannya: mengapa informasi ini baru disampaikan sekarang?

Terdapat kesadaran tentang suatu "kesalahan", yang baru dimunculkan seorang pejabat penting setelah dia merasa terdesak. Jadi muncul kesan menyimpan info penting suatu kasus hukum. Bukankah seharusnya kita pantas terkejut melihat realitas demikian? Tiang-tiang yang menjadi pilar penegakan hukum hakikatnya adalah penyangga harapan bagi tegaknya keadilan untuk kita semua. Justru keberadaan KPK hakikatnya ialah menggambarkan kesadaran tentang  ketidakpercayaan rakyat terhadap badan-badan peradilan reguler, karena pada proses pengadilan kasus korupsi, potensi diskriminasi itu terasa dominan. KPK lah yg menjadi gantungan mengikis diskriminasi.

Hukum dan prosesnya sering terpanggungkan sebagai sekadar "prosedur" dengan aktor-aktor yang memiliki sejumlah keistimewaan. Pada sisi lain, hukum baru benar-benar dilaksanakan untuk orang-orang yang tidak punya akses ke pusat-pusat kekuasaan. Kesan bargaining ala Yusril Ihza Mahendra terhadap KPK juga banyak kita tangkap dalam rangkaian perkara yang memiliki akses dengan wilayah politik, baik karena menyangkut kasusnya maupun orangnya. Maka seolah-olah suatu kasus diangkat dan diproses, tetapi di balik itu terjadi pertarungan untuk memberi arah hendak dikemanakan. Tentu dengan kalkulasi-kalkulasi tertentu.

Suatu realitas tragis yg melegenda.

Melihat fenomena seperti ini tambah jelaslah bahwa posisi masyarakat sekarang benar2 sedang dibuat ambigu. Apa masih ada ‘hal yg benar’ yg masih disimpan oleh para pejabat publik (khususnya yg berada dlm inner circle kekuasaan)? Bagaimana mau dikatakan sekarang ini bahwa rakyat masih harus percaya pada pemerintahnya? Melalui media massa, jelas2 kita disuguhkan fakta2 bahwa pola2 kekuasaan para pejabat publik dalam sektor manapun (termasuk yudikatif) selalu berpola sama, yaitu mengeruk keuntungan pribadi dengan jalan (kalau perlu) melakukan kebohongan publik.. dan itu dilakukan dgn enteng saja. Iya kan? Ketika prosedur hukum terkait dengan orang yang memiliki akses politik kuat, jaminan apa yang mesti diberikan untuk menjaga independensi proses yang berlangsung? Kalau di hadapan media massa penanganan suatu kasus disuguhkan sebagai "realitas", apakah realitas media yang kemudian menjadi realitas publik itu merupakan pantulan riil dari fakta-fakta di balik yang bisa disajikan secara kasat mata oleh media? Seorang teman di kantor bilang "jgn terlalu percaya 100 % sama berita2 di tv, karena itu sendiri belum tentu jelas kebenarannya. Zaman sekarang ini susah untuk tahu mana yg betul-betul benar"
Gw jd tersenyum. Kalau begitu kita ini sekarang benar2 lagi diajarin untuk tidak percaya pada apapun, hehe. But gw sendiri kalau boleh memilih, lebih mempercayai realitas media daripada kesahihan penanganan yg dilakukan oleh para penegak hukum (sekarang ini). Menurut saya, expose media tidaklah bertujuan menggiring opini agar masyarakat tidak memercayai hukum, prosedur, dan aparatusnya, tetapi kita justru diajak untuk melakukan pengawalan agar trek independensi itu dilewati tanpa intervensi-intervensi.

Kalaupun dgn menonton Tv atau membaca koran membuat kita jadi ambigu dan tidak mempercayai proses2 tersebut, ya mau gimana, mmg begitulah kondisi riil nya..

Kasus Yusril - Ruki memberi tambahan pembelajaran tentang aneka persoalan penegakan hukum, khususnya perkara korupsi di Tanah Air. Apakah pemanggungan realitas hukum menjadi realitas media terjamin sebagai hak yang layak bagi publik untuk memercayainya sebagai sebenar-benarnya fakta? - perlu diingat, mereka -Yusril dan Ruki, ngekspose sendiri lho ;)  Semua elemen kekuatan civil society yang peduli pada penegakan hukum mesti tergerak untuk mendorong agar hukum sebagai panglima di dalam rechtstaat tidak justru membangun skeptisme klasik tentang "dunia hanya panggung sandiwara". Kesimpulannya, kasus Yusril dan Ruki sama-sama membutuhkan jawaban penuntasan. Berani, Mr President?

Beras memang sakti. Bukan hanya dicari karena menjadi bahan pangan pokok, tetapi juga mampu menggoyahkan situasi politik di Tanah Air. Dia ibarat pusaka yang harus dijaga dengan baik dan harus diperlakukan khusus.

Beras memiliki kuasa yang sangat menakjubkan. Siapa yang memegang kendali atas beras, seolah dialah yang berkuasa. Beras bisa menjatuhkan penguasa, dan itulah realitasnya.

Banyak kepentingan berada di balik beras. Kadang kebijakan yang lurus pun dipersepsikan ada kepentingan tertentu di balik kebijakan itu. Saat dikatakan stok beras kurang sehingga harus mengimpor beras, muncul kecurigaan bahwa itu telah diatur.

Ada yang menduga bahwa sebenarnya pedagang besar ikut bermain dengan menyimpan beras dalam jumlah besar sehingga membuat pedagang kecil kelimpungan karena beras tidak ada di pasar. Harga beras pun naik. Namun, tentu saja dugaan seperti itu masih perlu dibuktikan kebenarannya.

Saat harga beras naik, ternyata tidak diikuti kenaikan harga gabah di tingkat petani. Dalam hal ini, kembali pedagang yang dituding mencari untung.

Artinya, pedagang membeli gabah dengan harga murah, kemudian menjual beras dengan harga tinggi. Ironisnya, sebagian konsumen beras adalah petani itu sendiri.

Apalagi saat menjelang panen raya seperti ini, yang bisa diduga membuat harga gabah turun, informasi kurangnya pasokan beras membuat banyak orang justru mencari beras takut langka.

Akibatnya harga komoditas ini meningkat. Saat seperti itulah kesempatan bagi Bulog untuk melakukan Operasi Pasar, yang ternyata sebagian besar pembelinya para pedagang. Bisa diduga, harga beras yang tinggi menjelang panen raya akan segera turun saat panen tiba.

Kembali para pedagang akan berebut membeli gabah atau beras petani dengan harga yang jauh lebih murah. Apalagi yang masih mempraktikkan ijon (membeli saat sawah masih hijau dengan harga murah), akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Pemerintah mengetahui hal itu sejak lama. Oleh karena itu Badan Urusan Logistik (Bulog) pada tanggal 10 Mei 1967 dibentuk. Bulog yang langsung di bawah kendali presiden benar-benar menjadi tangan pemerintah untuk mengendalikan harga bahan pangan.

Agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, Bulog benar-benar menjadi buffer stock pangan dengan membeli beras petani saat panen raya. Hasilnya, swasembada beras pada tahun 1984.

Sekarang situasinya berbeda. Setelah krisis ekonomi 1997, International Monetary Fund (IMF) menekankan perlunya pasar bebas dan menghilangkan subsidi, termasuk pupuk.

Bulog sendiri juga berubah menjadi Perum Bulog yang diputuskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7/2003. Kendali Bulog terhadap harga beras juga hilang sehingga mekanisme pasar yang menentukan.

Sebenarnya ini angin segar bagi para petani untuk mendongkrak harga gabahnya. Kenyataannya, harga gabah yang selama ini rendah tidak banyak meningkat bila dibandingkan dengan kenaikan harga beras di pasar. Pedaganglah yang menangguk untung.

Gw berpendapat, peran Bulog perlu dioptimalkan dengan membeli gabah petani saat panen raya dan mengurangi impor beras. Selain membantu petani, pembelian gabah ke petani juga akan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Persoalannya, Bulog sering kalah cepat dengan para pedagang dan mengeluh sulit mendapatkan beras dari petani.

Untuk itu, tentunya Bulog juga harus bisa bersaing dengan para pedagang sehingga bisa menjalankan fungsinya dengan baik.

Baru2 aja rekan saya cerita - hy guys - ketika dia makan malam, nasi goreng, di sebuah restoran Jepang, yang cukup elit dan mahal di Baltimor, Maryland, US, ternyata pelayannya dan pemasaknya orang Indonesia. Maka penasaranlah kawan saya ini dan bertanya, bagaimana bisa sampai disini dan statusnya apa, dulu di Indonya dimana dan kerjanya apa?

Ternyata mereka adalah orang-orang yang lompat dari kapal laut dimana mereka bekerja ketika kapal itu sandar di Amrik.

Lalu gimana? Kata mereka, lalu mereka minta assylum kepada pemerintah Amerika. (Assylum itu adalah permohonan perlindungan karena terancam dinegaranya) .

Teman saya bingung. Lho? Kamu kan muslim, apa alasan kamu minta assylum?

Kata mereka, kami ngakunya tak punya agama pak dan kami bilang bahwa di Indonesia kami dipaksa harus punya agama.

Oooo… gitu….

Dulu di Indonesia dimana dan kerjanya apa?

Dulu saya dari tanjung priuk jadi tukang ojek pak.

Lalu belajar masak dimana?

Ah, cuma nasi goreng aja gampang kok, kecapin aja…..

Dan memang benar, ketika kawan saya makan nasi gorennya, rasanya persis nasi goreng tek tek yang suka lewat di gang-gang sekitar rumah kita. Siasat ampuh. Amerika itu gampang di boongin ya

Banyak orang kini dari berbagai kalangan dan profesi, menjadikan popularitas bak dewa: dikejar, disayang dan diimpikan. Anggapan kalau sudah populer semasa hidup, rasa-rasanyanya bisa hidup lebih enak. Lebih aman, dan pastinya nyaman. Padahal nyatanya tidak demikian. Banyak orang yang sudah populer, setelah populer kehidupannya tidak lebih aman dan nyaman. Malah jadi banyak terganggu. Kehidupan privacy yang tidak mestinya diungkap, lalu jadi konsumsi publik. Kemana-mana tidak bisa leluasa. Selalu dikuntit, diamat-amati membuat diri jadi salah-tingkah. Serba terikat. Harus didampingi banyak pengawal dan banyak segala macam urusan protokoler yang menghimpit. Populer itu berat. Kalau ngga kuat, bisa jadi stress berat.

Namun toh banyak juga orang tidak peduli, tetap kejar popularitas. Tetap ingin jadi populer, ngetop. Maka, melalui berbagai usaha kalau perlu pakai sensasi jadilah dia populer, atau paling tidak merasa diri populer (grp istilahnya: gede rasa populer).

Syahdan, orang yang telah populer atau mulai “naik daun”, setelah diberi pilihan suara serta amanah (baca: mandat) pun, ternyata tidak mampu menyejahterakan betul2 pemberi amanah, yakni konstituen pemilihnya. Karena apa? Karena ternyata orang populer itu kenyataannya jadi lebih sibuk menjaga kepopulerannya ketimbang kerja. Kerjanya itu ya jadi menjaga kepopulerannya. Menjaga citra populer, jaga image (jaim), "politik pencitraan" istilah sekarang. Itu lebih penting ketimbang kerja memikirkan, mengupayakan, melaksanakan program kesejahteraan konstituen secara lebih serius, apalagi mau mendampingi dan mau hidup bersama-sama di tengah-tengah rakyat yang telah memilihnya. Untuk jaga citra kepopuleran itu ternyata memang butuh sekali waktu, butuh duit keluar, butuh penampilan yang selalu okey, butuh survai untuk lihat dinamika fluktuasi rating popularitas, butuh sensasi baru, butuh isu-isu baru yang bisa diangkat ke permukaan, agar popularitas jangan anjlok. Bagi orang
populer, popularitas turun sungguh menyakitkan. Apalagi bila sekarang tidak populer lagi, setelah sebelumnya sempat populer dan dielu-elukan umat atau masyarakat. Makanya perlu ekstra hati-hati menjaganya. Bisa-bisa jatuh setiap saat. Bisa terkena gejala yang dinamakan “post popularity syndrome”. Tanda-tandanya mulai sering melihat wajah dan penampilan di cermin. Tanya diri, apakah wajahku tidak menarik lagi. Penampilanku tidak okey lagi. Gaya bicaraku tidak berwibawa lagi. Gaya orasiku tidak menawan lagi. Apakah aku tidak mampu tebar pesona lagi. Aku tidak sekuat dan sebugar dulu lagi, dst. dst. Yang tanggap positip, bisa menerima keberadaan diri sekarang yang tidak lagi populer. Siap jadi ‘orang biasa’. Namun yang tanggap negatif dan tidak bisa menerima keadaan, mulai lakukan tanda-tanda reaksi cepat. Mulai rasa tidak nyaman lihat orang. Menyalahi keadaan. Gatal. Tidak senang dengan orang yang sedang di puncak popularitas. Sindrom kepiting, katanya. Apalagi kalau yang
tidak disenangi rival terselubung atau rival terbuka, masih lebih yunior pula. Mulai cerita, mulai mencerca, dan tidak mau tegur sapa apalagi duduk berdampingan dengan orang yang sedang populer. Mutung! Bahkan yang lebih mengenaskan, ada orang mantan populer lari ke area-area berbahaya. Lari pakai obat tidur alias valium serta obat2an terlarang alias narkoba. Tidak bisa menerima kedirian. Pikirnya aku harus populer, tetap populer. Meskipun sekarang tidak lagi populer, harus populer. Aku nggak mau, mesti terus populer!

Populer sudah jadi sejenis dewa atau idol. Idol popularitas. Kalau sudah mengandalkan dewa atau idol ini pokoknya semua urusan diharap jadi lancar, semua berjalan okey, semua cespleng. Dana atau fund-raising bisa digalang, bisa diraup. Anggaran tercukupi. Kegiatan apa pun bisa dijalankan. Kemana-mana tidak susah. Bisa banyak jalan-jalan atau travel. Belanja dapat diskon. Ke bandara bisa melenggang masuk excecutive-lounge. Kemana-mana orang cium tangan. Gestur lambaian tangan pun sudah lain, langsung ditanggap orang. Selalu minta difoto bersama dan minta tanda-tangan. Kalau difoto berdiri atau duduk selalu paling tengah. Kemana-mana dikawal. Banyak asisten dan dayang-dayang. Pokoknya asyik ciamik deh. Terlalu banyak fasilitas kenyamanan didapatkan. Hidup rasanya jadi aman, tentram, nyaman,

Tapi.. gimana dengan amanat atau mandat yang dibebankan ke pundak oleh pemilih ya? Amanat untuk menyejahterakan masyarakat, mencerdaskan bangsa, mendewasakan umat? Yah itu tetap jalanlah.. Gampang diatur. Gimana deh pokoknya kegiatan diatur, agar popularitas jangan anjlok. Jadi program diatur agar popularitas tidak turun. Kesejahteraan? Pencerdasan? Pendewasaan? Program bidang itu tetaplah dijalankan, tetapi sebisanya program-program itu tidak boleh keluar dari ‘koridor’ yaitu tetap mempertahankan popularitas agar tidak anjlok. Prioritas utama adalah popularitas. Teori Rostow menurut orang populer ini harusnya ada empat: satu, popularitas, dua stabilitas, tiga pertumbuhan dan empat, pemerataan. Stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan itu harus tetap merujuk kepada yang prioritas pertama, popularitas. Tiga terakhir proforma saja lah b.

Bagaimana dengan stabilitas. Gimana umat, masyarakat masih banyak konflik atau rusuh bagaimana? Yah tetap diuruslah demi stabilitas toh. Lihat Timtim kan beres, Aceh beres, Papua beres! (beres apanya ?!) Tapi ingat, yang diurus adalah yang jadi konflik atau kerusuhan2 populer saja. Konflik yang tidak populer jangan. Jangan liat kasus-kasus yang tidak populer, itu tidak perlu jadi fokus. Yang kelaparan? Yang bencana? Yang kecelakaan? Iya urus, kerjakan hanya kasus-kasus yang populer saja, yang sempat diangkat di media massa dan diketahui masyarakat. Termasuk flu burung. Supaya kelihatanlah kita kerja. Dengan demikian, orang akan liat kita tetap giat kerja. Masyarakat senang sama kita, sehingga tetap populer. Jadi, prinsip yang kita pakai: Kasus populer untuk tetap jadi populer!

Bagaimana dengan pertumbuhan (ekonomi)? Ya tetap toh diurus. Area, bidang atau satu-dua sektor yang mulai dan sedang tumbuh, terus saja dipromosikan tiap hari. Jangan sampai lupa itu. Usahakan orang tau pertumbuhan di sektor atau sub sektor itu. Sehingga orang tau, ada kerja kita dalam upaya pertumbuhan sektor itu. Sektor-sektor yang tidak tumbuh, macet, ya jangan dimunculkan. Tapi.. banyak sektor yang tidak tumbuh? Ya ngga apa-apa, tidak usah dilaporkan. Gitu aja koq repot. Bodoh kalau kau laporkan itu dan munculkan ke permukaan. Lagian ingat ‘Teori Pertumbuhan’ dong, kan sudah tidak lagi banyak diminati orang. Tidak populer. Jadi tidak perlu kita terlalu perhatikan soal pertumbuhan ini. Fokus kepada pertumbuhan tidak boleh lebih besar dari fokus kita ketimbang popularitas dan popularitas. Pokoknya begini, angkat sektor-sektor yang bisa tumbuh, meskipun hanya 1-2 saja, untuk proforma saja. Sektor-sektor yang tidak tumbuh, diamkan saja. Jangan bangunkan ‘macan tidur’.
Orang tidak mau lagi bicara pertumbuhan. Kalaupun mau juga, sektor pertumbuhan fokus saja yang kita angkat, sektor yang benar-benar bisa menjamin popularitas kita. Kebijakan-kebijakan yang kita angkat ke permukaan pun adalah kebijakan-kebijakan yang bisa menyenangkan masyarakat walau hanya sesaat. Seperti makan permen sajalah. Itu namanya kebijakan populer. Meskipun hanya ada satu dua, angkat saja. Kebijakan-kebijakan yang tidak populer meskipun banyak, jangan diangkat, jangan diberitakan kepada khalayak. Cukup kita-kita saja yang tau. TST lah. Bisa susah kita nanti. Intinya camkan prinsip ini: Kebijakan populer untuk popularitas. Lihat selalu prioritas satu, Popularitas!

Bagaimana dengan pemerataan? Nyatanya masih banyak yang miskin dan tidak berdaya. Di desa di kota. 60 jutaan menurut data tahun 2005. Bahkan ada informasi bertambah lagi hingga 80 jutaan setelah kebijakan kenaikan BBM yang sangat luar biasa itu di kuartal III 2005? Oh..itu, isu rumor, isu saja. Kita sudah beri tahu kan pengamatan penelitian kita di awal 2006, yang miskin kan tinggal 30 jutaan saja. Dibanding jumlah penduduk 220 juta, kan itu hanya kurang dari 15%. Kecil itu, peanut! Lagian mereka kan tinggal di tempat-tempat yang tidak populer, macam desa, pinggiran kota dan kawasan kumuh. Nama-nama kabupaten dan provinsi-provinsiny a juga tidak populer, susah dijangkau pula. Sudah, sudah baguslah kinerja kita itu. Kita sudah ngga krisis koq. Siapa yang bilang kita masih tertimpa krisis. Tidak, itu pemberitaan miring. Berita seperti itu nggak akan mempengaruhi kebijakan dan tingkat kepopuleran kita.

Tapi kan pengamatan itu dilakukan sebelum kebijakan BBM kuartal III 2005 dan dilakukan pada musim panen raya? Oh… itu, ya, kan mana tau rakyat. Ndak usah digembar-gemborkanl ah hal itu. Yang mengkritik itu kan, orang2 yang nggak ada kerjaan saja. Lagi sudah nggak populer pula. Demo juga demo kesiangan. Mereka mau populer tapi kan nggak pernah bisa populer. Atau sudah pernah sempat populer, tapi dulu…sekarang kan ngga populer lagi. Sekarang begini deh… Kita tidak peduli lah, mau yang miskin 30 juta, 60 juta, 80 juta itu nggak penting. Yang penting, kita bikin masyarakat senang walau sesaat, tonjolkan saja informasi-informasi lain saja, yang lebih mengundang tawa, lebih menghibur walau sesaat. Informasinya misalnya tentang pertumbuhan, meski kita sudah usang tapi bisa kita pakai lagi. Pertumbuhan kan sudah beranjak naik 5%. Mengenai kemana yang 5% ini terdistribusikan, kita ngga usah pusing. Ndak usah pikirin sampai ke situ. Yang penting pertumbuhan tidak rendah atau
tidak jadi negatip. Masyarakat pasti sudah senang itu. Persepsi yang penting, yang bisa ciptakan. Untuk kelompok yang miskin itu, bikin gampang saja bikin kegiatan “bagi-bagi duit”. Nggak usaha mereka jadi berdaya atau mandiri, itu terlalu idealis; yang penting bagi kita prinsipnya masyarakat jangan berontak. Itu saja. Itu kan sudah prinsip yang terbukti manjur sejak dulu. Urusan kegiatan pengamatan dilakukan saat panen raya atau bukan dalam penelitian kita, itu juga tidak penting. Bottom linenya bukan di situ. Memang petani selama ini tidak kerja? Kerja kan. Setelah panen raya kan petani kerja juga. Jadi buruh, jadi tukang galian, tukang kayu, penjaga warung, jadi tukang ojeg, ada juga yang jadi nelayan, pengrajin, PRT, calo terminal, pemulung, penjaja makanan lampu merah, jadi germo, PSK dll. Mereka tetap kerja toh. Tidak nganggur. Jadi harusnya kita anggap saja mereka ngga miskin. Salah tuh angka 60 juta apalagi 80 juta miskin. Itu tidak benar. Kita ngga usahlah
publikasikan hal-hal yang begituan. Soal petani, kan memang sudah dari dulu mereka begitu. Mau diapa-apain juga tetap begitu. Yang kita bela yang penting 2 hal: komoditi beras dan pihak konsumen beras saja, bukan petani. Petani itu kan memang sudah banyak masalahnya dari dulu. Rendah tingkat pendidikannya, lahannya juga kecil-kecil, ngga tau juga masalah fluktuasi harga, penyimpanan dan pemasaran. Baiknya bagaimana juga ngga tau, itu salah mereka. Tak cukup waktu lah untuk cari cara manjur untuk petani. Balik lagi, yang penting 2 hal tadi: komoditi beras dan konsumen beras, konsumen nasi. Kalau sulit beras atau nasi, ya impor saja dari Vietnam, Kamboja, Thailand atau Cina. Gampang, kenapa sulit. Ingat, beras sekali lagi beras, bukan komoditi sembarangan tapi komoditi populer. Jadi prinsipnya, komoditi populer harus ditangani demi popularitas kita jangan anjlok.

Nah, begitulah. Di tengah kasus-kasus populer yang diangkat, kebijakan populer oleh tokoh-tokoh populer dan kecendrungan masyarakat yang makin keranjingan dengan segala sesuatu yang juga serba populer: minta berfoto dan tanda-tangan dengan orang populer, nonton orang populer, merek populer (meskipun bajakan, ngga apa2), dan telah jatuhkan pilihan pada tokoh populer saat Pemilu, maka popularitas kini telah menjadi semacam dewa atau idol, namanya dewa Popularitas. Popularitas menjadi segala-galanya. Kini popularitas dianggap lebih tinggi nilainya ketimbang nilai kapabilitas/ nilai kemampuan seseorang. Lebih penting dari nilai-nilai kekuatan, kepintaran, kebersamaan, rasa malu, moralitas, kesehatan, kekayaan, kesalehan sejati, kejujuran apalagi kasih dan kebenaran (truth). Kalau kurang dalam hal nilai-nilai selain popularitas, bisa deh dipoles. Dipoles-poles dikit. Yang penting sudah sedikit kelihatan kuat, pintar, ada kebersamaan, ada rasa malu dan seterusnya. Polesan itu
wajib, prinsipnya polesan (pengelabuan, kamuflase) yang menjamin popularitas.

Prinsip pokoknya:

Buat apa punya kemampuan, kalau tidak populer

Buat apa kuat tapi tidak populer

Buat apa pintar tapi tidak populer

Buat apa faktor kebersamaan dan kesatuan kalau tidak populer

Buat apa punya rasa malu kalau tidak populer

Buat apa punya moral dan kejujuran kalau tidak populer

Buat apa kesehatan kalau toh itu tidak populer

Buat apa punya kekayaan kalau tidak dipamer atau tidak populer

Buat apa jadi saleh kalau tidak populer, dan tidak dipopulerkan

Buat apa punya kasih sayang dan kebenaran, kalau ujung2nya tidak populer

Jadilah sekarang, yang digandrungi diidolakan dikejar disayang dan diimpikan masyarakat adalah popularitas. Antek2nya popularitas ya para penggiat, anasir dan idol-idol popularitas. Ngga penting populer karena punya rasa malu atau tidak punya rasa malu. Tidak penting bodoh atau pintar. Tua atau muda. Kaya atau miskin. Bersikap kanak-kanak (childish) atau dewasa. Tidak penting itu laki-laki, perempuan atau waria. Semua antek tumplek dalam klub lingkaran dewa dan idol popularitas. Oh, bukan main banyaknya, bejibun!. Lihat bertebaran pelawak-pelawak, band-band, artis dangdut, idol-idol penyanyi, penari, aktris film, redaktur koran/tabloid, tukang sulap, tukang ramal, tukang sihir, tukang lenong, seniman, pemain bola, pemain bulutangkis, penggiat demo, politisi selebritis, pengacara selebritis, dokter /direktur/manajer professional/ pegawai selebritis sampai pendeta selebritis, kyai ulama ustadz-ustadz selebritis dan ada juga biksu selebritis. Dari pejabat/jenderal/ anggota2
legislatif/jaksa/ hakim/ bupati/ gubernur selebritis, sampai menteri selebritis dan bahkan….Presiden/ Wapres selebritis. Aneh dan lucunya, berbagai bencana, swalayan bencana, puluhan ratusan bahkan ribuan jenis bencana yang tidak populer terus terjadi silih berganti beriringan. Banjir, longsor, konflik suku dan daerah, KA terbalik, pesawat jatuh, pesawat hilang, kapal tenggelam, flu burung, narkoba, HIV/AidS, teror bom, yang belum lekang dari ingatan: Tsunami Aceh, gempa Yogya/Klaten/ Bantul, gempa dan tsunami Pangandaran, lalu demam berdarah, kasus KKN, kasus pembalakan liar, kasus orang hilang, kasus sutet, kasus santet, money laundering, pembobolan bank, korban longsor sampah dan masih banyak lagi yang tak terhitung bila dilist, tidak populer sama sekali, terus terjadi hingga sekarang …. Tapi tetap aja banyak orang tidak mau itu, segera melupakan hal-hal yang tidak populer itu, secara konsisten kembali mengejar, sayang dan mengimpikan popularitas.

Jika nengok ke belakang dan contoh hati ini, anehnya ada selalu tokoh-tokoh sejati yang mewarnai dunia dari dulu hingga sekarang, yang jika ditelisik, semasa hidupnya tidak pernah memimpikan diri mereka akan populer. Nyaris tidak ada yang pernah punya ambisi setitikpun untuk jadi populer, jadi idola apalagi jadi selebritis. Ketika orang-orang ini ditembak mati, dihilangkan, terjepit, dalam pengasingan atau meninggal, barulah mereka jadi populer sampai hari dikenang dunia sepanjang masa. Itu lebih banyak karena buah kebaikan mereka, karena perjuangan tanpa henti, karya masterpiece yang diperbuat mereka. Popularitas sejatinya bukan menjadi tujuan mereka. Popularitas nyatanya ‘hanya’ implikasi dari karya-karya pengabdian mereka yang luar biasa; yang tidak kunjung padam selama berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Melalui banyak pembelajaran, percobaan dan pengorbanan. Sebut saja nama-nama Madame Teresa, Martin Luther King Jr, Wright Bersaudara, Thomas Alfa Edison, Galileo
Galilei, Pablo Picasso, John Locke, David Hume, Emmanuel Kant, George Washington, Raffles, W. Shakepears, Mahatma Gandhi, J. Nehru, Mozart, Tolstoy, Rostow, Magsaysay, Nelson Mandela, Auy Sun Kyii, Lee Kuan Yew, Jimmy Carter sampai Muhammad Yunus Grameen Bank Model, Pemenang Nobel Perdamaian 2006. Di Indonesia ada Bung Karno, Bung Hatta, Jend. Sudirman, pelukis Affandi, J. Leimena, TB Simatupang, Yap Thian Hien, Pramudya Ananta Toer, Baharuddin Lopa sampai Munir. Tentu masih banyak tokoh2 low-profile yang bisa disebut dengan sejuta excellent works. Tokoh-tokoh itu bisa senior bisa lebih muda, sedang bermunculan di kancah atau bidang seperti: seni, budaya, penulis dan novelis, pendidikan dasar, demokrasi dan penegakkan hukum dan keadilan, aktivis sosial dan bidang kemasyarakatan lainnya. Mungkin mereka tidak populer sekarang, dan memang tidak berambisi untuk populer mungkin selama masa hidupnya, namun di kemudian hari dipastikan akan jadi tokoh yang turut mewarnai
Indonesia dan mungkin dunia. Memang ada nama-nama populer lain juga, yang populer tetapi populer karena keburukan mereka atau skandal memalukan yang mereka lakukan. Tapi itu biasanya dipergunakan hanya untuk bahan-bahan sindiran atau olok-olokan Om Pasikom, pojok-pojok harian koran atau dalam today’s dialoque, seperti nama Hitler, Maria Eva, Machievelli, Harmoko, Brutus, Delilah, Marcos, Aa Gym, dll. Untuk di republik ini mungkin tidak begitu sulit untuk menyebutkannya, jauh lebih mudah dari pada menghapal rumus fisika atau kimia, untuk menyebutkan contoh-contoh atau nama-nama orang populer namun buruk kinerja dan reputasinya. Ya dari kalangan pejabat, partai politik, anggota dpr, polisi, pebisnis, perguruan tinggi, tokoh agama, kalangan artis sampai orang biasa.

Kenapa cukup mudah untuk menyebutkannya? Ya nyaris karena itu tadi, fenomena di negeri ini orang lebih mengejar rating popularitas, tebar pesona dan rasa ingin buru-buru tampil dan pamer diri. Kenapa sih "demen banget" cari popularitas seperti begitu. Ya mungkin kebanyakan telah terkena semacam sindrom penyakit, bukan HIV/AidS atau flu burung, tapi penyakit “rasa bosan”. Bosan ‘jadi orang biasa’ yang tidak pernah ngetop, bosan jadi ‘orang rumahan’, bosan ‘hidup susah’, bosan ‘jadi kere’, bosan ‘jadi bawahan terus’, bosan ‘mendem jero’, bosan ‘selalu dimanfaatkan’ , ’selalu dieksploitasi’ dan bosan ‘didzolimi pihak lain’. Banyaklah jenis-jenis bosan lainnya yang mungkin sebagai pertanda inferiority, rasa lebih rendah dari pihak lain dari bangsa lain, minder menahun minder latent minder klasik yang tak teratasi. Nah, untuk mengatasi itu kejar popularitas dianggap jadi jalan keluar yang tepat. Demikianlah nyaris sekarang segalanya diberikan dikorbankan untuk dan demi
popularitas. In the name of popularity. In the name of ‘dewa Popularitas’ . Dewa Popularitas: dikejar, disayang dan diimpikan !!

Bagaimana dengan anda? Apakah anda juga sedang mengejar dan mengimpikan popularitas dengan rasa sayang? Wallahu alam.

Peristiwa banjir yang menimpa hampir 60-80% kawasan Jakarta (Jabodetabek) di awal Peb 2007 kembali membuat derita yang sangat luar biasa bagi rakyat yang tinggal di ibukota. Ini pengulangan dari bencana banjir 2002, 1996, 1991 dan dinilai jauh lebih parah dari luasan area yang terendam banjir.

Bantuan memasuki hari ke-5 sudah mulai mengalir meski masih sangat banyak tersendat. Baik yang dilakukan ormas2, orpol, lembaga agama maupun kaum selebritis domestik.
Namun, pertanyaan yang lebih prinsipil atau yang selalu menggelayut di hati kita adalah apakah kota Jakarta sekarang masih layak untuk era kini asih dinilai cocok sebagai Ibukota negara? Apakah tidak ada lagi gagasan yang lebih realistis, lebih efisien, lebih efektif dan relevan untuk memindahkan ibukota negara ini dari Jakarta ke tempat atau kota lain saja?

Ada beberapa pertimbangan cukup matang serta bijaksana, sehingga pemikiran atau rencana ini dipandang perlu untuk dilakukan oleh kita semua :

1. Pertimbangan “kecocokan” : Jakarta cocoknya dijadikan kota apa?
Dengan banyaknya jumlah penduduk hampir 15 juta dari area sekitarnya (Bodetabek), Jakarta lebih layak menjadi kota perdagangan besar, mirip Shanghai di RRC, New York di State, Sydney di Australia, dll. Tapi tidak cocok untuk Ibukota Negara atau ibukota Pemerintahan.

2. Pertimbangan pelik dan makin parahnya masalah akut Jakarta
Jakarta, sebagai ibukota Negara, lebih banyak dinilai sebagai kota paling bermasalah sebagai ibukota Negara. Begitu banyak dan sering bencana banjir dalam sejarah kota ini. Termasuk yang paling parah terjadi pada tahun 1991, 1996, 2002 dan Peb 2007 ini. Belum lagi problema macet yang paling parah di Asia, tingkat polusi paling tinggi di Asia, kasus-kasus demam berdarah (terparah di dunia) karena parahnya sanitasi lingkungan di Jakarta, jumlah kemiskinan yang sangat luar biasa menyeruak di jalan2 dan slump areas (kawasan kumuh), berakibat kepada tingkat kriminalitas dan riots (kerusuhan2) yang sangat tinggi. Keamanan menjadi sangat2 mahal. Flu burung merebak relatif parah di Jakarta dan sekitarnya.

3. Pertimbangan efisiensi dan penghematan energi.
Jika dihitung lebih cermat, faktanya jauh lebih murah (efisien) dan efektif memindahkan ibukota Negara Jakarta ke tempat/kota lain, daripada biaya “menyembuhkan” , memperbaiki berbagai macam masalah sangat pelik Jakarta, seperti kemacetan, biaya BBM karena kemacetan kendaraan, biaya pembangunan banjir kanal timur, pembuatan area2 serapan, perbaikan bantaran kali, reklamasi dll. Apalagi jika dihitung pertimbangan faktor fenomena alam "pemanasan global" mesti jadi pertimbangan dalam beberapa tahun ke depan, terutama untuk pulau2 kecil atau kota2 yang berada sejajar atau sedikit dibawah permukaan laut, seperti Jakarta, Semarang, dll.

4. Pertimbangan dinamika perkembangan era reformasi sekarang.
Era sekarang adalah Era Reformasi, Era Desentralisasi, Era Otonomi Daerah. Tidak seluruhnya kegiatan mesti dikendalikan dari Jakarta. Power axis (titik sumbu kekuasaan di berbagai bidang: politik, ekonomi, perdagangan, pendidikan, dll) semestinya tidak harus selalu ada di Jakarta.

5. Pertimbangan sejarah (historis)
Sejak diproklamasikannya Indonesia, negeri ini pernah mengalami perpindahan ibukota Negara, pertama dari Jakarta ke kota Yogyakarta, akhir tahun 1940an. Dan kemudiaan ke Bukittinggi Sumbar pada tahun 1950an.

6. Pertimbangan analogis.
Jika UUD 1945 saja bisa diamandemen, dan bukan merupakan sesuatu yang dianggap terlalu sakral bagi rakyat untuk diamandemen, maka apalagi analog soal Ibukota Negara bisa dipindah dari Jakarta ke tempat lain, juga pasti bukan sesuatu yang sakral. Biasa2 saja.

Itu sekelumit pertimbangan2 faktor2 yang mesti dilakukan peninjauan ulang. Apa suatu harga mati ibukota negara harus di Jakarta? Apa benar ibukota Negara di Jakarta merupakan keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Meski pun faktanya Jakarta mungkin sudah kurang layak dipertahankan sebagai ibukota Negara. Mungkin lebih cocok Jakarta dijadikan kota dagang terbesar di negeri ini. Apakah kita mesti ikut2an orang Belanda yang menjadikan Batavia sebagai pusat kolonialis dan pusat VOC di Nusantara? Please dech!

Tidak kah ada pikiran alternatif yang lain bagi kemungkinan Ibukota Negara di tahun2 mendatang ini?

Kekacauan informasi terjadi lagi. Adalah seorang yang ditangkap karena diduga telah memalsukan dolar US dan kemudian mengedarkannya ke masyarakat. Penipuan seperti ini, mungkin kriminal biasa, tentu bukan untuk membenarkannya. Yang tidak biasa, pelakunya kemudian mengaku diri sebagai pahlawan bulu tangkis Indonesia yang pernah menjadi juara All England tahun 1972. Dia adalah Ade Chandra (55) yang dulu berpasangan sama Christian Hadinata yang sampai kini masih setia melatih pemain bulu tangkis kita.

Tentu saja ini jadi berita besar yang mengejutkan. Bagaimana orang yang hampir setengah dari umurnya berjuang menjunjung sportivitas tiba-tiba melakukan tindakan pidana? Bahkan ada juga koran yang mengangkat berita ini menjadi kasus utama mereka.

Gimana enggak, seorang pemain badminton legendaris terlibat pemalsuan dolar karena sedang mengalami kebuntuan ekonomi. Next, polisi langsung melansir berita tersebut untuk media. But belakangan kita terperangah karena keterangan yang diberikan polisi itu tidak benar.

Orang yang ditangkap itu ternyata bukan Ade Chandra, pemain bulu tangkis nasional itu. Ade Chandra yang asli pun angkat bicara bahwa dirinya tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut dan sedang main golf waktu orang yang mengaku diri sebagai Ade Chandra ditangkap bersama komplotannya.

Kenapa polisi berani-beraninya melansir berita bahwa pelaku pemalsuan dolar itu Ade Chandra, mantan pemain bulu tangkis nasional itu? Sungguh disayangkan kecerobohan ini. Jelas, berita yang dilansir itu akan membawa dampak buruk kepada Ade Chandra pribadi dan keluarganya.

Mestinya, polisi harus benar-benar check n’ recheck dulu apa betul pelaku itu Ade Chandra yg adalah pemain badminton pengharum nama Indonesia di kancah perbulutangkisan dunia. Note: pada masa Ade masih main, Indonesia sangat ditakuti negara lain.

Belakangan sudah didapatlah kabar dari polisi bahwa orang yang ditangkap tersebut berasal dari Bondowoso, Jawa Timur, itu ternyata ngotot mengaku diri sebagai Ade Chandra si pemain bulu tangkis itu. Polisi harus segera mengungkapkan motif di balik pengakuan pelaku penipuan itu. Apakah itu bagian dari skenario untuk membunuh karakter Ade Chandra asli? Ini harus jelas!

Terlepas dari itu, munculnya berita yang tidak benar dari pejabat negara (bahkan menyimpang), dalam hal ini polisi, sungguh menyedihkan. Bagaimana bisa aparat yang dihormati masyarakat bisa memberikan keterangan yang salah? Ini masalah serius bagi bangsa ini sekarang.

Belum lupa dari ingatan kita kasus berita bohong tentang kecelakaan pesawat Adam Air di awal tahun ini. Masyarakat mendapat kabar dari yang berwenang, runtuhan pesawat sudah ditemukan. Dari 102 penumpang dan awak pesawat, dua belas orang selamat, sedangkan sisanya meninggal.

Berkat kecanggihan teknologi komunikasi saat ini, berita itu dengan cepat tersebar sampai ke belahan dunia lain. Bahkan beberapa media massa di dalam negeri sempat mengangkat itu sebagai berita utama. Bagaimana tidak, dalam peristiwa yang dramatis itu, terjadi mukjizat, masih ada yang selamat. Dunia tentu ingin mendengar cerita mereka tentang kecelakaan pesawat itu!

Beberapa jam setelah berita itu dilansir, kita terkejut karena ternyata berita itu bohong. Padahal yang memberi keterangan itu bukan pejabat teri, tetapi pejabat kakap. Lantas, pejabat yang terlibat dalam memberikan keterangan ramai-ramai cuci tangan dengan mengatakan mendapat keterangan dari si anu, sumber berita yang tak jelas.

Menariknya, yang memberikan keterangan tak benar itu tidak mendapat ganjaran apa-apa. Bukankah itu terkategorikan sebagai kebohongan publik? Itu pulalah yang terjadi saat ini berkaitan dengan kasus Ade Chandra.

Kini kita sedang memasuki abad informasi. Mereka yang menguasai informasi akan berkuasa. Abad ini pun memungkinkan informasi dapat beredar dalam hitungan detik.

Karena itu, prinsip kehati-hatian, cek dan ricek sangat diperlukan dalam melansir suatu berita. Kita berharap kekacauan informasi yang terjadi dua kali dalam sebulan ini mesti segera dikoreksi. Kredibilitas aparat, kredibilitas pemerintah bisa hancur gara-gara berita bohong.