My Blog

Hualaaah!!! Pagi-pagi, puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-14 di Ambon, Maluku, Jumat lalu, diwarnai insiden menyentak. Presiden SBY yg hadir pd acara itu tiba2 disuguhi tarian Cakalele yg ditampilkan puluhan pemuda, yg lantas mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) di hadapan sang Presiden RI. Damn..geger dah!!

Seketika kita mempertanyakan, gimana mungkin sebuah kegiatan di lapangan terbuka yg dihadiri seorang presiden, bisa disusupi orang2 yg tidak seharusnya berada di lingkar dalam pengamanan? Apalagi penyusup2 yg menyaru sbgi pengisi acara itu, merupakan simpatisan atawa pendukung RMS, yg notabene adalah gerakan separatis terlarang di Tanah Air.

Dari insiden tersebut  menurut gw jelas ada dua hal penting yg patut dicermati. Pertama, dalam konteks politik, kelompok RMS yg menampakkan diri di depan Presiden, adalah wujud masih bercokolnya gerakan sempalan itu di bumi Maluku. Dalam skala apa pun, hal itu tidak bisa dianggap remeh! Justru sebaliknya, kita mesti menuntut aparat penegak hukum, utk segera menuntaskan elemen2 gerakan separatisme dari Tanah Air, agar tak mengancam keutuhan NKRI.

Kedua, dalam konteks keamanan, insiden tarian Cakalele itu menunjukkan bhw aparat keamanan, baik lokal maupun unit Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) kecolongan. Prosedur tetap yg cukup ketat di setiap kegiatan outdoor presiden, terbukti tak dijalankan secara benar.

Sistem pengamanan untuk menyaring siapa saja, termasuk pengisi acara, yg bisa memasuki lingkaran terdekat (ring 1) dari posisi kepala negara, bisa ditembus dgn mudah oleh penari2 simpatisan RMS. Bahkan dgn mudahnya mereka lalu mengibarkan bendera RMS di hadapan Presiden SBY. Insiden ini tentu sj sgt membahayakan keselamatan jiwa kepala negara.

Lantas mengapa insiden itu bisa terjadi? Jelas sekali, ini disebabkan oleh kelengahan aparat keamanan kita, termasuk intelijen. Potensi kerawanan, baik secara politis maupun keamanan riil, tidak terdeteksi secara sempurna oleh aparat. Ambon (Maluku) yg kita semua tau msh menyimpan potensi kerawanan keamanan pascakonflik antaragama bbrp tahun lalu, serta potensi keberadaan RMS nya,…lha pengamanan yg diterapkan seharusnya lebih ketat dibanding wilayah lain yg potensi kerawanannya relatif lebih aman.

Adalah hal yg tdk masuk akal, serombongan pemuda yg mengaku sebagai pengisi acara, bisa melenggang tanpa bisa dicegah, dan tampil di hadapan presiden. Ini kan sdh ada draft acaranya… — bisa dilihat ada nggak tarian itu dalam draft, lantas pengisi2nya memang benar orang2 itu nggak? Urusannya nampil di depan presiden gitu lho!–  Jelas dong ini membuktikan tdk ada koordinasi antara aparat keamanan dari lapis terluar hingga terdalam, serta panitia yang ngurusin pengisi acara.

Sebagai pengisi acara liar, mestinya serombongan pemuda simpatisan RMS itu tidak punya tanda pengenal resmi dari panitia, sbg tanda juga bhw mereka diperkenankan memasuki areal acara. Sayangnya, lha kok hal itu luput dari petugas.

Kita lantas bertanya-tanya, apa yg sebenarnya terjadi dengan Paspampres, panitia, dan aparat keamanan lokal yg mengamankan kunjungan presiden? Mengapa mereka lengah, hingga hal yg paling sederhana pun, seperti menyeleksi siapa yg boleh masuk dan tidak, nggak dijalankan dengan benar.

Tentu saja ada yg harus bertanggung jawab atas insiden di Lapangan Merdeka, Ambon tersebut. Kita ingin peristiwa serupa tdk terulang di kemudian hari. Kita juga berharap agar aparat keamanan dan intelijen bertindak lebih profesional.

Di sisi lain, masyarakat juga harus selalu mengingatkan, agar pemerintah tetap menaruh perhatian thd ancaman separatisme yg masih bercokol di Maluku. Meskipun gerakan RMS tak sebesar Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM), kehadiran mereka tetap harus diwaspadai dan ditumpas, agar tak mengancam keutuhan NKRI!

Dua partai besar, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
dan Partai Golkar, Rabu kemarin menggelar temu kader bersama di Medan.
Pertemuan itu, konon bukan pertemuan biasa, namun mengarah pada upaya
aliansi antardua parpol di Tanah Air.

Meskipun petinggi masing-masing parpol masih berkelit bhw pertemuan
itu  belum menghasilkan kesepakatan aliansi, namun aroma terbinanya pertalian
kepentingan politik antar-keduanya kuat tercium. Setidaknya, publik
menganggap pertemuan di Medan -setidaknya- menjadi embrio yang besar
kemungkinan kelak melahirkan sebuah aliansi kekuatan politik.

Tentu yang menjadi pertanyaan publik di Indonesia ialahsikap politik
kedua parpol ini thd pemerintah yg jelas bertolak belakang.
Partai Golkar memosisikan diri sbg partai pendukung pemerintah, krna ketua umumnya, Jusuf Kalla, menjadi wakil presiden.
Sebaliknya PDI-P sejak awal memilih oposan terhadap pemerintah.
Lantas muncul spekulasi, apa kepentingan yg bisa mempersatukan 2
sikap politik yg ibarat air dan minyak ini?

Di sisi lain, dua parpol tersebut ialah seteru abadi dlm setiap
pemilihan umum. Mereka akan selalu bertarung mendulang suara rakyat
sebanyak-banyaknya, termasuk pula memperjuangkan masing2
kandidatnya utk duduk di posisi puncak di setiap strata
pemerintahan. Sehingga menjadi sesuatu yg mengherankan manakala
keduanya bertemu, dan tanpa malu2 mengakui tdk menutup
kemungkinan menjalin aliansi hingga Pemilu 2009.

Di sinilah terbukti kawan dan lawan dalam dunia politik tdk ada yg
abadi. Hari ini musuh besar, esoknya bisa menjelma mjd kawan
akrab. Begitupun sebaliknya. Hal yg abadi dlm politik ialah
kepentingan, yg bermuara pada kekuasaan.

Olehnya, tak bisa dipungkiri manuver partai beringin dan partai
banteng itu diyakini sbg upaya menggapai kekuasaan, entah di
tingkat pusat maupun daerah. Hal ini jelas sejalan/sesuai dgn hakikat politik
yg selalu diorientasikan pd tujuan mencapai kekuasaan.

Beragam argumen lantas dikemukakan petinggi Golkar dan PDIP, bahwa pertemuan Medan sekadar membahas masalah2 kebangsaan, yang kebetulan
keduanya memiliki pandangan dan sikap politik yg sama. Namun, ttp
saja penjelasan itu tak mampu menampik spekulasi yg merebak, ada
agenda terselubung yang disusun PDI-P dan Golkar.

Apalagi, kalo kita lihat secara historisnya, kedua parpol itu pernah berjodoh, membangun bahtera Koalisi
Kebangsaan, waktu mengusung pasangan Megawati Soekarnoputri dan Hasyim
Muzadi, saat pilpres 2004. Hal ini ditambah kenyataan,
saat ini perseteruan terselubung duet pimpinan nasional
SBY-JK mulai muncul di permukaan.

Akibatnya, tak bisa dihindari spekulasi yg merebak di benak publik,
pertemuan Medan sarat dgn agenda2 politik kekuasaan, bukan cuma politik kebangsaan, seperti yg dijadikan alasan para petinggi
PDI-P dan Golkar itu.

Harus diakui, kita cuma bisa menebak-nebak ke mana arah dari hasil
temu kader PDI-P dan Golkar di Medan itu. Bisa jadi, kekhawatiran
publik bahwa itu mengarah pd kepentingan kekuasaan sempit,
ternyata salah, justru sebaliknya mengarah pada penguatan pemerintahan
dan kehidupan politik yang bisa membawa kemaslahatan pada masyarakat. Gw sih memilih "mari kita belajar positive thinking saja".

Terlepas dari itu semua, gw kira yg diinginkan masyarakat ialah pertemuan
Medan merupakan proses politik sebagai cerminan kodrat individu atau
kelompok, yg rindu berinteraksi dengan individu atau kelompok lain,
meskipun berbeda pandangan. Bukan proses politik yg kotor, penuh kecurangan,
intrik, dan pengkhianatan, melainkan proses yang suci dan beretika,
sehingga membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Mengecewakan banget.
Namun mo gimana, itulah hasil maksimal yg dicapai anak bangsa yang bertarung
memperebutkan Piala Sudirman di Scotstoun International Sports Arena,
Glasgow, Skotlandia. Untuk ke 6 kalinya Indonesia cuma bisa jadi runner-up pada kejuaraan badminton beregu campuran
yg digelar tiap dua tahunan itu. Meski gitu, kita harus lah ttp memberi
hormat pada pemain dan ofisial yang sdh berjuang.

Secara prestasi, kejuaraan yang mengambil nama tokoh
bulutangkis Indonesia, Sudirman, itu memang belum membanggakan. Yang
membuat kita bisa bangga ialah nama Sudirman itu sendiri. Sejak pertama
digelar di Jakarta thn 1989, tim Merah Putih baru sekali juara,
yaitu waktu kejuaraan yang diadakan di Istora Gelora Bung Karno 18 thn
lalu. Selebihnya, gelar juara 6 kali jatuh ke Tiongkok dan 3 kali menjadi milik Korea Selatan.

Meningkahinya, sebagai bentuk tanggung jawabnya, Manajer tim Indonesia, Lutfi Hamid
langsung mundur dari jabatannya sebagai salah satu staf ahli Pengurus
Besar Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PB PBSI). Kegagalan itu,
bagi Lutfi, adalah kesalahannya. Lutfi meminta agar tdk menyalahkan
pemain atau pelatih. Nah, skrg mari berfikir. Apa betul itu kesalahan Lutfi saja? Dia baru
menjalankan fungsinya sejak Maret 2007 lho!

Mari semua bercermin. Bagaimana dengan peran pengurus dalam hal ini bidang pembinaan, dan
juga pemerintah sendiri? Haruskah lepas dari tanggung jawab?

Indonesia tidak mungkin melulu mengandalkan Taufik Hidayat atau Candra Wijaya
yang kian uzur usianya. Pemain itu ada batasnya. Tahun2 lalu,
pemain muda yg kurang diberi kesempatan bwt mengikuti berbagai turnamen
tingkat dunia, menjadikan mereka tidak bisa berkembang coz gak ada pengalaman/jam terbang. Tapi,
belakangan, PB PBSI sudah sadar kok dan mulai mengirim pemain
mudanya ke turnamen mana-mana.

Gw menilai ada semacam pemeo di antara atlet2 Pelatnas bahwa kepastian mereka
berangkat ke luar bila sudah duduk di dalam pesawat. Bukankah turnamen
di luar negeri sangat penting bagi atlet? Ya iyalah. Pemain tentu akan terasah
kemampuannya bila sering bertarung dengan jago2 dunia. Kalau lama
"disimpan" sj di Cipayung, latihan en hanya berlatih, bisa dipastikan,
bulutangkis Indonesia yg dulu disegani dan jadi andalan
mengharumkan nama bangsa di dunia internasional akan makin hancur.
Kita mmg masih bs bersyukur si, saat ini meskipun prestasi sdg tidak bagus, masih ada anak bangsa
yang berjaya, seperti Taufik yg merebut medali emas Asian Games.

But sekali lagi, sampai kapan kita berharap sama Taufik? Apa kita mau
bulutangkis hancur? Tentu nggak kan! Harapan kita, bulutangkis akan
bangkit lagi spt era Ferry Souneville, Tan Joe Hock, Christian Hadinata,
Rudy Hartono, Icuk Sugiarto, Susy Susanti, Haryanto Arbi, Ricky
Subagdja/Rexy Mainaky, dll.

Dari sekian banyak cabang, baru bulutangkis yang bisa menyumbangkan
medali emas di Olimpiade. Olahraga ini jg memiliki prestasi
yg membanggakan, antara lain 13 kali juara Piala Thomas.
Indonesia jg punyai Rudy Hartono, yg menjadi juara turnamen
paling bergengsi, All England sebanyak 8 kali.

Comon..Untuk mengangkat bulutangkis, tidak bisa tidak pemerintah harus turun tangan langsung dengan
memberi perhatian lebih, antara lain mengatasi masalah dana yg selama
ini jadi salah satu kendala serius dlm hal pengiriman atlet. Bukan
artinya cabang olahraga lain dianaktirikan, ya nggak begitu, namun harus diakui, dari
bulutangkis martabat bangsa kita pernah terangkat. Ini fakta! Setuju?!

Gw rasa Indonesia
melakukan terobosan yang bagus di Dewan Keamanan PBB (DK PBB) akhir pekan lalu, yakni menolak mengesahkan pernyataan pers yang berniat
mengutuk Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad yang mengeluarkan pernyataan
soal kehancuran Israel awal bulan ini. Penolakan RI tersebut
dimaksudkan agar PBB bisa bersikap berimbang terhadap negara-negara
anggotanya, baik terhadap Iran maupun anggota lain yang melakukan
pelanggaran.

Menurut duta besar RI untuk PBB, RI menilai rencana mengeluarkan pernyataan mengutuk Presiden
Iran merupakan suatu sikap yang tidak adil yang dilakukan PBB terhadap
anggotanya. Karenanya, Indonesia mendorong agar PBB lebih bersikap adil
kepada Iran dan semua anggotanya.

Salah satu langkah nyata dari sikap RI ialah menolak pernyataan
mengutuk Ahmadinejad. Akibatnya, rencana pernyataan pers itu gugur
karena salah satu anggota DK tidak setuju. Kabarnya, RI adalah satu-satunya anggota DK PBB
yang menolak mengeluarkan pernyataan mengutuk Ahmadinejad.

Qatar yang juga salah satu anggota tidak tetap DK PBB masih harus konsultasi ke Doha terlebih dahulu. Prancis yang menjadi penggagas
sangat kecewa akan kegagalan itu. Gagasan tersebut didukung penuh
terutama oleh AS dan Inggris yang selama ini menjadi negara yang
berseberangan dengan Iran.

Menarik membaca sikap Indonesia. Mayoritas anggota DK menginginkan
pernyataan mengutuk. Namun Indonesia tidak mau ambil pusing dengan
kenyataan tersebut. Akibat keberatan Indonesia, rencana mengeluarkan
pernyataan itu batal. Rupanya berbeda dengan resolusi DK, jika urusan pernyataan pers DK ternyata
harus diterima dulu secara aklamasi oleh setiap anggotanya. Bila ada anggota
yang tidak setuju, rencana mengeluarkan pernyataan pers otomatis gugur. Itu
berarti setiap anggota DK, termasuk Indonesia, memiliki hak veto atas
apa yang akan dikeluarkan. Baguslah!

Apakah sikap RI menolak mengeluarkan pernyataan pers mengutuk
Ahamadinejad itu erat kaitannya untuk konsumsi politik dalam negeri di
mana Presiden SBY sedang menghadapi gempuran interpelasi DPR? Tentu saja bisa dibaca sebagai upaya mendinginkan bola panas
interpelasi yang sedangkan dimainkan DPR. Perubahan politik dalam
negeri harus dihadapi dengan lincah oleh pemerintahan SBY, terutama menghadapi pemilu 2009. Hampir seluruh masyarakat
Indonesia telah menyaksikan bagaimana "akting" para wakil rakyat kita
saat interpelasi digelar di mana mereka menuntut Presiden
harus hadir guna memberi penjelasan berkaitan dengan sikap Indonesia
terhadap resolusi DK PBB terhadap Iran.

Terlepas dari gejolak politik dalam negeri berkaitan dengan masalah
interpelasi, Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB Hasan Kleib yang mengikuti
persidangan di DK PBB menjelaskan, ada tiga alasan resmi yang membuat
Indonesia menolak pengesahan.

Pertama, RI menganggap DK kurang adil mengeluarkan suatu
reaksi atas pilihannya sendiri dan dalam hal ini memenuhi permintaan
Israel agar DK-PBB melakukan tindakan terhadap Presiden Iran. Anehnya,
kata Hasan Kleib, DK sama sekali tidak memberikan reaksi, walaupun
telah diminta berulang kali terhadap isu-isu lain yang jelas mengancam
perdamaian dan keamanan internasional.

Kedua, RI menganggap pernyataan Ahmadinejad pada 3 Juni
itu bersifat retorika dan bukan merupakan ancaman terhadap perdamaian
dan keamanan internasional. Statement2 yg biasa banget.

Ketiga, RI melihat rancangan pernyataan pers DK tidak
mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak sesuai dengan
pernyataan Presiden Iran sendiri. Ahmadinejad toh tidak mengatakan Iran
akan menyerang Israel.

Akhir kata, gw salut dengan hal ini. Kita berharap aja RI tetap dapat memainkan politik luar dengan cantik, dengan bebas dan aktif.

Ketergopoh-gopohan banyak
kalangan dalam merespons kondisi alam di Tanah Air saat ini sesungguhnya
menggambarkan kecemasan terhadap realitas bumi. Kerusakan lingkungan terjadi
secara massif di mana-mana. Simbol-simbol kekuatan bumi seperti hutan, gunung,
bukit, sungai, dan pantai mengalami degradasi. Berbagai upaya rehabilitasi
seolah-olah bergerak bagai deret hitung, sementara potensi kerusakan berjalan
seperti deret ukur. Kesadaran untuk memulihkan ekologi memang muncul, tetapi
"kesadaran" untuk melakukan pengrusakan dan penghancuran juga harus
diakui terus berjalan.

Kalau hutan diyakini sebagai simbol utama kekuatan akomodasi bumi, kita
harus melihatnya dari kacamata keprihatinan yang mendalam. Hari Lingkungan
Hidup Sedunia, 5 Juni kemarin patut dijadikan momentum refleksi penting,
walaupun kita tentu tak boleh sekadar merenung tanpa berbuat sesuatu. Ini juga
yang gw dapat dari hasil mengintisari seminar "Bumi dan Pemanasan
Global" yg diadakan oleh Deprindag Kaltim kemarin -dlm rangka hari
Lingkungan Hidup Sedunia. Jujur saja, gw sampai ternganga "Wah sampai
separah ini kah?" Bukankah sebenarnya Indonesia hingga saat ini
dikenal sebagai salah satu negara dengan hutan terluas di dunia, bahkan pernah
tercatat di urutan ketiga setelah Brasil dan Kongo? Namun tingkat kerusakan
hutan kita juga sangat luar biasa, terutama karena pikiran dan tindakan yang
semata-mata bermotif ekonomi.

Kerusakan hutan memberi pengaruh simultan bagi kualitas ekologis, terutama
pemanasan global yang memicu perubahan iklim. Kita sudah merasakan ketika
kondisi cuaca tidak lagi dapat terprediksi, musim tanam yang otomatis menjadi
kacau dan sulit direncanakan sehingga menyebabkan gangguan ketahanan pangan.
Belum lagi yang menyerang daya tahan manusia sehingga rentan terhadap berbagai
macam penyakit. Dari sisi keterjagaan habitat, pemanasan global mengancam
kepunahan flora-fauna yang selama ini menjadi salah satu penyangga daya
akomodasi bumi bagi kepentingan kehidupan.

Pada tingkat lapangan sudah dirasakan langsung berbagai dampak degradasi
lingkungan. Banjir mudah datang di daerah-daerah yang semula tidak termasuk
dalam "wilayahnya". Rob memperluas jangkauan limpasannya. Kekeringan
menerpa kawasan-kawasan yang semula tidak pernah berpikir kekurangan air.
Pergeseran-pergeseran semacam itu makin memperlihatkan "pemerataan"
penurunan mutu ekologi yang juga menurunkan kualitas kehidupan. Rehabilitasi
lahan merupakan salah satu jawaban, dan mungkin menjadi solusi satu-satunya
sebagai reaksi yang sifatnya represif dan setelah peristiwanya terjadi. Ini
sangat tragis.

Peruntukan lahan dalam rencana tata ruang merupakan salah satu pemicu ketika
kebutuhan kawasan permukiman dan industri tidak lagi dipertimbangkan dari daya
akomodasi bumi. Antara visi ekologis dengan visi penegakan hukum belum berjalan
berimbang, sehingga yang terjadi adalah kondisi-kondisi yang menggambarkan
sikap terkaget-kaget, dan hukum yang tidak dapat berfungsi sebagai terapi
preventif. Dalam sejumlah kasus, kekuatan modal terasa lebih berkuasa untuk
menentukan perizinan, padahal filter izin itulah yang sesungguhnya harus
dimaksimalkan sebagai pilar kekuatan iktikad menjaga bumi.

Berharap pada kesadaran masyarakat, itukah jalan keluar untuk meyakinkan
masih ada setitik harapan? Rakyatlah stakeholder utama lingkungan,
sehingga mestinya pemberdayaan oleh kelompok-kelompok yang berkomitmen terhadap
isu-isu ekologi lebih difokuskan untuk memberi mereka kesadaran dan peran.
Rakyat harus terus dibangkitkan untuk mempertahankan hak atas kehidupan yang sehat
dengan ketersediaan lingkungan berkualitas. Kita dorong elemen-elemen pecinta
keterjagaan alam memberdayakan rakyat sebagai jawaban utama terhadap
silang-sengkarut kepentingan kapitalistik terhadap bumi. Mari kita dukung
mereka sambil tetap mencintai komutitas lingkungan dimana kita berada.