My Blog

Rame-rame tentang pemilihan pimpinan KPK kemarin, gw jadi berfikir, mengapa penegakan hukum di negeri ini membutuhkan komisi-komisi khusus,
seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kewenangan extra judicial?
Jawabannya yang berhasil gw simpulkan sendiri, ialah karena badan-badan penegak hukum kita masih lemah, terutama
dalam menangani kasus-kasus korupsi. Jadi KPK dibutuhkan karena kecenderungan
melempemnya lembaga-lembaga reguler. Setuju tidak setuju, nyatanya korupsi sebagai extra ordinary
crime masih terus mampu melewati ranjau hukum, sehingga diperlukan
penjerat ekstra. Lembaga luar biasa untuk kejahatan luar biasa, yang umumnya
dilakukan orang-orang luar biasa!

Era KPK mampu menumbuhkan semacam chaos di kalangan jejaring
korupsi. Walaupun masih muncul tudingan tebang pilih dalam penanganan banyak
kasus, namun komisi tersebut menerbitkan atmosfer miris. Apalagi
muncul fakta: kalau tersangka korupsi sudah masuk dalam proses hukum di
KPK, jangan harap bisa "keluar". Kewibawaan, bagaimanapun mulai
bisa dirasakan. Namun yang sama mirisnya, antitesis dari kenyataan itu pun lantas dibangun oleh orang-orang
atau kelompok-kelompok yang mulai terganggu atau terancam. Baik melalui
upaya-upaya perlawanan sporadis maupun pembentukan opini publik secara
sistematis.

Penggalangan opini dibarengi dengan upaya-upaya yang dapat ditengarai
sebagai gerakan "anti-KPK" ke arah peniadaan eksistensinya. Wacana-wacana seperti ini jelas sekali terasa bila kita peka mencermatinya dalam tempo-tempo terakhir. Yang
cenderung kita tangkap sejauh ini adalah lewat pintu masuk politis, baik
perundang-undangan maupun pelemahan secara struktural-institusional. Opini
mengenai pola-pola penzaliman oleh KPK gencar disuarakan, bahkan ironisnya
muncul dari pernyataan Antasari Azhar, calon pimpinan yang akhirnya terpilih
sebagai ketua bahwa dia siap pasang badan apabila KPK dijadikan alat penzaliman.
Statemen tersebut sungguh tidak tepat dari sisi proporsionalitas dan integritas
KPK!

Fit and proper test para calon pimpinan KPK oleh Komisi III
DPR menerbitkan banyak tanda tanya elemen-elemen antikorupsi. Dari kualitas
pertanyaan yang diajukan, sampai rekam jejak calon yang disampaikan masyarakat,
yang ternyata kurang mendapat tanggapan. Apakah semua itu merupakan bagian
dari pelemahan institusi, I don’t know, waktu jugalah yang akan menguji. Kini untuk mengawal
agar kinerja komisi itu setidak-tidaknya mendekati wibawa era Taufiequrrachman
Ruki, semua elemen mesti melakukan pengawalan. Lembaga ini harus tetap
berjalan dalam trek sebagai gantungan harapan keadilan.

Idealnya, justru dari parlemenlah mestinya upaya memperkuat KPK digalang untuk
mendukung penegakan hukum yang menjadi komitmen pemerintah. Namun ketika
terdapat realitas yang menyentuh kepentingan terkait dengan sejumlah tokoh
partai politik, yang dominan bukanlah lagi supremasi hukum. Justru terasa
upaya-upaya pelemahan yang kemudian berlangsung lewat proses-proses kelembagaan,
sehingga mengesankan sebagai prosedur yang legal. Ketersentuhan orang-orang
politik dalam kasus korupsi menyebabkan cara pandang yang sangat merongrong
kewibawaan institusi yang sebelum ini dianggap sebagai "superbody".

Secara langsung, jika upaya-upaya sistematis itu berlangsung, yang sangat
dirugikan sebenarnya adalah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Komitmen
pemberantasan korupsi yang masih terus dituding mempola tebang pilih, kini
ditambah dengan rongrongan terhadap eksistensi KPK. Di bawah Antasari Azhar,
kini kita menunggu apakah kekhawatiran publik lewat para pegiat antikorupsi
tentang kewibawaan KPK bakal terbukti atau dibuktikan sebaliknya. Gw pikir sikap
kita sebagai masyarakat sudah jelas: menolak upaya macam apa pun untuk memperlemah, dan apalagi
meniadakan KPK yang tetap merupakan lembaga ekstra untuk kejahatan ekstra.