Setelah Calon Gubernur BI Ditolak DPR
Dua
calon Gubernur Bank Indonesia yang diajukan pemerintah yakni Agus
Martowardojo dan Raden Pardede ditolak Komisi XI DPR RI. Alasan
penolakan, karena keduanya dinilai belum mumpuni untuk mengendalikan
Bank Sentral. Dengan penolakan ini, maka Presiden diminta untuk
mengajukan lagi nama lain dalam waktu tidak terlalu lama. BYSementara itu
belum ada tanggapan dari Presiden SBY karena masih di luar negeri. Tetapi, Wapres Jusuf Kalla
mengisyaratkan pemerintah menghormati keputusan DPR. Dan, dalam
beberapa pekan ke depan pemerintah akan segera mengajukan kembali nama
lain.
Drama penolakan ini bisa ditafsirkan macam2 yang bukan semata-mata
karena kekurangan kapasitas profesional, kompetensi dan integritas
dari kedua calon. Jika alasan DPR keduanya dianggap kurang mampu,
banyak hal yang harus dipertanyakan kemudian. Apakah mereka anggota
Dewan itu juga mempunyai kemampuan untuk menilai mampu dan tidaknya
masing-masing calon ? Karena yang kita tahu, kualitas anggota DPR toh
cuma gitu-gitu aja. Sebagian besar dari Komisi XI bahkan
diragukan, apa mereka mengerti benar tentang persoalan-persoalan
ekonomi moneter dan perbankan, ekonomi makro, bekerjanya perekonomian
moneter internasional dan sejenisnya.
Dalam proses uji kelayakan dan kepatutan tersebut konon sempat juga beredar
isu mengenai suap sebesar Rp 100 miliar ke anggota DPR. Namanya
juga isu, susah diungkap kebenarannya. Tetapi, tidak ada asap
kalau tidak ada api. Maka, masyarakat bisa menafsirkan sendiri apa yang
sebenarnya terjadi. Tidak terlalu sulit kelihatannya. Tentu saja mereka
membantah. Sekadar membantah saja tentu tidaklah cukup, maka
jangan-jangan mereka menolak kedua calon hanya untuk memberi bukti
bahwa DPR benar-benar bersih, logis saja kan? Nah, jika ini yang terjadi sungguh sangat
kasihan kandidat itu, karena mereka ditolak bukan karena persoalan
profesionalitas, kompetensi dan integritas.
Latar belakang penolakan yang lebih bisa diterima akal sehat barangkali
adalah persoalan politik, yakni kurang harmonisnya hubungan antara
pemerintah dengan DPR. Masyarakat amat tahu bagaimana sebenarnya relasi
antara eksekutif dan legislatif tidaklah hangat. Presiden sendiri
tampaknya mengabaikan komunikasi politik dengan DPR dalam hal ini.
Ada baiknya, nama-nama kandidat Gubernur BI sudah di-share-kan lewat
komunikasi politik, sehingga tinggallah proses formal uji kelayakan dan
kepatutan berlangsung. Proses seperti ini menguntungkan banyak pihak,
dan baik Presiden atau pun DPR tidak berada pada posisi saling
berhadapan yang berakhir kalah-menang.
Jika keadaan seperti kemarin berlangsung, terlihat bahwa DPR asal
tolak, Presiden pada posisi “kalah” dan kandidat merasa dipermainkan.
Lebih jauh dari itu, korban sesungguhnya adalah Bank Indonesia sebagai
lembaga. Lembaga itu dipermainkan secara politik oleh aktor-aktor yang
sebenarnya tidak terlalu tahu mengenai Bank Sentral.
Gw pikir benar saja seperti yang
dikemukakan Dradjad Wibowo bahwa terlalu mahal jika Bank Indonesia
harus dibawa ke ranah politik yang terlalu jauh. Karena lebih kuat
bobot politiknya, maka para kandidat yang tidak memiliki akses cukup
secara politik, atau tidak didukung partai-partai politik yang memiliki
suara signifikan akan sangat berat masuk wilayah ini.
Di tengah keadaan seperti itu, harus ada terobosan atau jalan keluar
yang baik agar pemilihan Gubernur Bank Indonesia tidak terlalu memiliki
bobot politik yang tinggi. Sepenuhnya disandarkan pada tantangan yang
memang harus dijawab oleh peran bank tersebut. Keadaan ekonomi
moneternya bagaimana dan membutuhkan gubernur yang seperti apa ? Rumusannya kan ada. Jadi,
para kandidat itu benar-benar diuji dengan parameter yang jelas
menyangkut kapasitas profesional, kompetensi, dan integritas. Dengan
parameter yang pasti, maka tidak dipersoalkan lagi apakah dia berasal
dari internal atau eksternal Bank Indonesia. Tetapi, masih ada waktu
dan kita tunggu apa yang akan terjadi kemudian.
