Bantuan Langsung Tunai, Efektifkah?

Ini nih pertanyaan yang always mengemuka tiap kali menanggapi kebijakan pemberian
kompensasi kenaikan harga BBM. Cerdas-cerdasan deh mikirnya, mengapa harus diberi bantuan langsung
tunai kalau itu sifatnya hanya sesaat dan tidak memecahkan persoalan
yang mendasar? Dan benarkah kita akan mampu menyalurkannya secara tepat
kepada mereka yang berhak. Comon! Dua pertanyaan kritis itu selayaknya
direnungkan berkali-kali oleh semua pihak. Ngaca ah dr pengalaman yg kemarin. Jangan sampai maksud baik tidak kesampaian dan akibatnya
dana yang disediakan untuk itu yakni (katanya) sebesar Rp 14 triliun mubazir.
Bukankah pengurangan subsidi bertujuan untuk mendapatkan dana lebih
agar bisa dipergunakan untuk pengeluaran pembangunan?

Namun sosialisasinya sih, pemerintah memiliki cara pandang yang berbeda. Yang dikhawatirkan
adalah bertambahnya penduduk miskin akibat kenaikan harga BBM. Untuk
itu sebanyak 19,1 juta keluarga miskin akan diberi Bantuan Langsung
Tunai (BLT) sebesar Rp 100 ribu per bulan. Dan akan berlangsung selama
setahun. Selain uang tunai masih akan ditambah bantuan berupa bahan
kebutuhan pokok seperti gula dan minyak goreng. Hal itu sekaligus
melengkapi kebijakan yang telah dijalankan sebelumnya seperti pemberian
beras untuk rakyat miskin, bantuan operasional sekolah, bantuan
kesehatan dan sebagainya. Pendek kata ingin membantu rakyat miskin. Bib bib bib…pahlawan menjelang 2009 bangeed. ;-)

Gw sih simpel aja memaknainya. Karena hanya sesaat maka kebijakan itu pasti sifatnya hanyalah sebagai
peredam agar tidak timbul gejolak sosial. Tentang manfaatnya, ya pastilah
ada karena masyarakat akan menurun daya belinya akibat kenaikan harga
BBM, jadi butuh duit. Hanya saja yang namanya uang pasti hanya numpang lewat. Membantu
meringankan tetapi sifatnya tak bisa selamanya. Kenapa juga tak difikirkan
dana sebesar itu untuk mendorong penciptaan lapangan kerja melalui
berbagai stimulan usaha termasuk pengadaan fasilitas dan infrastruktur.
Jadi pemerintah tak memberi ikan melainkan kail. Kita tahu kemiskinan
sebagian besar juga diakibatkan oleh banyaknya pengangguran.
Apalagi selalu ada keraguan tentang seberapa mampu kita menyalurkan
bantuan tersebut tepat sasaran. Tidak bocor di tengah jalan atau
diterimakan kepada mereka yang tidak berhak yakni tetap saja diterima
oleh mereka yang tergolong mampu. Terus terang kekhawatiran itu muncul
mengingat selama ini kelemahan kita justru pada akurasi data. Jadi
terlampau banyak penyelewengan yang mungkin terjadi. Siapa yang
mengawasi itu semua? Ini menyangkut lebih 19 juta rumah tangga. Maka
sangat diperlukan mekanisme yang rigid dengan pengawalan berlapis.
Tetapi lagi-lagi kalau sudah di lapangan semua teori dan aturan bisa
berantakan, ya kan?

Dicermati lbh seksama, ada kesan kebijakan ini lebih didasari oleh faktor psikologis.
Pemerintah masih membutuhkan popularitas dan jangan sampai dianggap
kurang peduli terhadap nasib wong cilik. Hal itu wajar dan bisa terjadi
di mana-mana. Tetapi menurut gw, janganlah sampai dianggap sebagai sebuah kewajiban
dan menjadi satu-satunya alternatif solusi. Bantuan apapun kalau hanya
sementara maka bisa jadi dipastikan hanya bersifat semu. Mengapa tak memilih untuk
lebih berkonsentrasi pada upaya pengendalian kestabilan harga, menjamin
pasokan dan mendorong perbaikan ekonomi rakyat melalui pemberian
fasilitas demi mengembangkan institusi dan keragaman usaha. Ini kan lbh permanen.

Itulah yang dimaksud dengan perbaikan yang lebih fundamental.
Proyek-proyek padat karya misalnya, selain menciptakan ribuan lapangan
kerja, secara ekonomi memberikan nilai tambah karena adanya
infrastruktur baru. Tidak usah bergaya sinterklas dan suka membagi-bagi
uang karena berapapun dana yang tersedia pasti akan habis. Tanpa kita
bisa mengukur efektivitasnya. Terlebih apabila kebijakan itu hanya
menambah peluang untuk korupsi! Sama-sama berpihak dan memberi
prioritas kepada rakyat kecil namun caranya bisa saja bermacam-macam.
Ukurannya selalu dikembalikan kepada efektivitas dan dampak nyata yang
dihasilkan.

2 Responses to “Bantuan Langsung Tunai, Efektifkah?”

  1. philip Says:

    Mbok doain tuh smoga aja BBM nya gak naik. Gitu…
    Berharap yg paling baik, napa?

  2. Tulus Says:

    Itu sih harapan semua rakyat Indonesia. Tapi… makanya, sering2 baca koran, nton berita d tv donk… kebijakan naikin harga bbm tuh udh hampir final. Wapres dan jajaran menteri ekonomi sdh jumpa pers kemana-mana dan sudah diamini jg sm DPR.
    Harga minyak dunia (ambang batas maksimum nya) sdh tdk sanggup lg ditanggung APBN.

    Nah yg lg dibahas skrg ini adl bgmn skema pembayarannya dan jumlah kompensasi itu…lg dihitung.

    Jadi..konteks nya disitu, Pak!

Leave a Reply