Tanpa Ikrar pun Wajib Berantas Korupsi
Gw mengernyitkan dahi waktu beberapa sore lalu sempat menonton berita d salah satu stasiun tv, yang menyuguhkan aksi para pengurus dan anggota parlemen dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sembari melakukan rakernas, mereka mengikrarkan diri bak diambil sumpahnya untuk tidak melakukan korupsi. Ya, kalau dipikir-pikir lucu aja sih.
Perlukah partai politik mengikrarkan komitmen pemberantasan korupsi?
Tentunya perlu lah ya, dari sisi kebutuhan perbaikan citra manakala sebuah
kondisi kedaruratan internal mengusik parpol itu akibat ulah
kadernya. Namun seharusnya ikrar seperti itu tidak diperlukan, manakala
kita meyakini parpol sebagai pusat pendidikan politik praktis
masyarakat idealnya otomatis menjadi garda depan menegakkan sendi-sendi
demokratisasi, yang antara lain ditandai dengan mendorong clean
governance. Artinya komitmen itu mestinya sudah melekat sebagai bagian
dari ”ideologi” dan missi yang diperjuangkan oleh parpol.
Jadi, ya gitu…lucu juga rasanya ketika melihat para kader PPP se-Indonesia yang berada di lembaga eksekutif dan legislatif,
akhir pekan lalu mengikrarkan komitmen untuk tidak melakukan korupsi,
kolusi, dan nepotisme. Mereka juga menegaskan untuk tidak menerima janji atau
pemberian dari siapa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dlm acara yg dihadiri oleh Ketua KPK dan Jaksa Agung Muda Bidang
Intelijen itu, kader PPP juga berikrar utk tdk memberi atau
menjanjikan sesuatu yg berkaitan dgn jabatan dan siap menjadi
saksi serta mendukung upaya pengungkapan kasus korupsi.
Jujur nih, diakui atau tidak, faktor ketertangkaptanganan Al Amin Nasution pastilah ikut
mendorong munculnya ikrar verbal itu. Bagi kita sbg masyarakat awam ini sih, apa pun latar
belakangnya, sikap antikorupsi memang harus nyata diperlihatkan parpol
mana pun, dan jgn justru mengindikasikan kecenderungan sikap yg
mempersulit proses2 pemberantasan korupsi. Baik dari ucapan,
pernyataan, maupun (apalagi) tindakan. Bagaimanapun, setiap respon
yang berkecenderungan ke arah sikap tertentu, dalam konteks korupsi,
pastilah akan dinilai oleh masyarakat. Padahal bukankah parpol hidup
dan berkembang bergantung dari kepercayaan rakyat pemilihnya??
Yang masih berkembang sekarang ialah stigma parpol sarat dengan orang
korup. Setidak-tidaknya representasi stigmatisasi tsb muncul
karna perilaku sejumlah anggota legislatif di semua jenjang, yang mau
tdk mau pastilah jg terkait dengan parpol nya. Pada periode pertama legislatif
era reformasi, banyak banget anggota dewan yang terjerat kasus korupsi, ketika
itu fenomena legislative heavy nyaris tak terkontrol. Muncul juga berbagai
penetapan item kesejahteraan (bagi anggota parlemen) yang seolah-olah berpayung hukum dan
berjustifikasi mekanisme-prosedural. Namun ujung2 yang kemudian terbuktikan
adalah bias dalam penggunaan dana APBD.
Kalau ditelisik tentu banyak faktor yg memicu upaya otak-atik kesejahteraan itu,
antara lain tuntutan internal setoran ”ini-itu”, permintaan konstituen,
juga keterjebakan eforia hidup enak dari kualitas figur yang tidak
teruji integritasnya. Maka, so far adalah aneh, di tengah sorotan terhadap
sejauh mana konsistensi parpol untuk keluar dari belitan stigmatisasi
itu, masih ada yang mengusung ”calon membawa masalah” dalam sejumlah
pemilihan kepala daerah. Juga ada penetapan figur yang orang awam saja
bisa melihat tidak tepat dari sisi ideologi dan sikap antikorupsi suatu
parpol. Apakah yang demikian itu tidak justru ”menikam” dari dalam? Asli, gak ngerti gw cara berfikirnya.
Back, dalam konteks ikrar kader PPP, kita tunggu saja pembuktian sejauh mana hal
itu diwujudkan sebagai sikap seluruh elemennya. Jangan sampai terjadi,
ada anggota dewan yang terhormat malah mengintimidasi Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), atau mengopinikan bahwa penangkapan
seperti yg dilakukan terhadap Al Amin hanya merupakan konspirasi yg
diagendakan untuk mempurukkan citra PPP…apa-apaan gitu? Kalau lah parpol menghayati peran
sebagai garda depan pemberantasan korupsi, kita pasti yakin , bakal merupakan
goodwill bagi bangsa ini, juga modal besar bagi partai tersebut untuk
menyongsong Pemilu 2009, tentunya.
