Archive for June, 2008

Nyebelin

Wednesday, June 25th, 2008

Paling sebel…kalo ada orang yang ngeluarin duit abis itu nyesel.

Di kantor orang2 (ntu bapak2 n ibu2) lagi pada merencanakan
liburan dengan anak2 mereka masing2. Tapi ujungnya pada menangis-nangis
menyesali duit yang mereka keluarin buat biaya tiket berangkatin kid’s nya holiday.

PLISSSSS DEEEEEEEEEEEEEEEHHHH!

Kalo buat keluarga or anak2 sendiri
mbok ya jangan disesalin..ntar kalo kenapa2 gimana coba? Lagian sih
ya…udah tahu mo liburan kok nggak diplan jauh2 hari. Beli tiket juga
kalo udah jauh2 hari kan ga semahal sekarang (secara BBM naik). Salah lu sendiri!!!
Jangan bikin orang laen ikut ruwet mendengar keluh kesah kalian kalo harga tiket
mahal, musti ngeluarin duit sekian juta cuma buat tiket doang, blom
ntar di tempat liburannya..hayaaah!

Makanyaaaa….that’s what PLANNING for!

Kalo emang dah niat punya anak, punya
keluarga…bear the consequences doooong!!!! Jangan cuma karena ngeluarin
tiket buat liburan anak (itu juga cuma setahun sekali) segitu pelit dan
menyesali dirinya!

Cape deeeeeeeeh…

This is one more lesson for me. I
promise my baby (I don’n know when) that I would never regret anything that I spend for him
/ her. After all, I’m the one who wants to have him / her, so I have to
take all the responsibility and consequences.

PS : Jenuuuuh bad mood gw :(( Jadi pengen liburan lagi…hmmm,

Steve, Pety, Sandy, Bayu, Missa, and u all guys…hari gini kemana ya enaknya liburan? Yang deket2 aja dah, biar jadinya refresh ga kecapean..

yah yah yah ???

:(

Saturday, June 21st, 2008

Cinta itu ibarat anak panah

Sekali ia terlepas, ia akan menancap dimana saja

Tidak tanganmu atau tanganku yang mampu mematahkannya
Dia akan tetap disana, dan waktu tak membuatnya berkarak

Kadang cinta tak sepaham dengan logika

Memilih waktu dan orang yang tepat untuk jatuh cinta

Kata orang cinta itu tidak mempunyai mata

Tetapi semua hati yang mempunyai mata

Bersama dengan dirimu

Aku memimpikan rasa bahagia

Walau mungkin ada juga rasa pahit

Aku mengerti…

Memang cinta tak bermata

Hebatnya cinta bisa butakan siapa saja

Cinta memang tak peduli rasa

Terima kasih Tuhan,

Aku dan kamu bisa sama-sama jatuh cinta


(19 Juni 2008)

Stop Complain!

Monday, June 9th, 2008

TANGGAl 27 Mei 2008, my lovely bos - si Pippo (Philip) mewakili kantor mengikuti Indonesia Regional Investment Forum (IRIF) di Denpasar: sebuah kemitraan dan kerja sama untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan keuntungan berinvestasi. Alkisah, acara bertema Real Projects for Real Investors itu bertujuan meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi daerah, melalui peningkatan penanaman modal langsung, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Seperti biasa, tiap kali travelling, Pippo tidak pernah lupa bawa oleh2 sesuai list pesanan gw :D Nggak cuma gw sih, tapi beberapa temen lain juga kebagian. Thanks a lot yah :) But, bukan itu yang mau gw tulis disini. Salah satu oleh2 yang dikasih buat gw adalah VCD rangkaian acara nya yang berisi simposium2, panel diskusi, dan beberapa pleno. Awalnya si gw enggan, gak tertarik sama sekali menikmati isinya… gw mikir "paling juga benang kusut nya kapitalis dan memelas-melasanya para petinggi negara yg dikemas secara jumawa" Tapi Pippo meyakinkan gw untuk nonton dulu secara katanya isinya bagus (gw paham itu daripada elu capek jelasin…dan menjawab pertanyaan2 sok kritis gw kan, Pak?). Singkat cerita malamnya gw tonton deh tu VCD.. dan… thanks (again) Pip, I have a new knowledge from u!

Sejatinya acara itu digelar oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD), didukung Indonesia Marketing Association (IMA). Tampil sebagai pembicara, Kenichi Ohmae dan Thaksin Shinawatra. Mereka berdua top. Kenichi adalah pakar manajemen strategi dari Jepang, penulis The End of Nation State: The Rise of Regional Economies (bukunya belum gw baca pdhl udh mau dipinjemin).Sedangkan Thaksin adalah mantan Perdana Menteri Thailand, yang kini menjadi pemilik klub sepak bola Manchester City.
***
KETIKA berbicara mengenai ”apa yang harus dilakukan Indonesia sekarang ini”, Kenichi mengungkapkan kata kunci: stop complain! (berhentilah mengeluh!). Gw terperangah, dia memberi ilustrasi masyarakat Brazil, Rusia, India, dan China (ia singkat menjadi BRIC) yang sekarang menanjak maju, dulu juga mudah mengeluh terhadap kondisi bangsanya, baik soal konflik etnik, konflik agama, kondisi alam, korupsi, dan sebagainya.

Mereka lalu sadar, mengeluh tidak pernah menyelesaikan masalah, sehingga mulailah mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi kemajuan bangsanya. ”Indonesia harus belajar dari mereka. BRIC harus berubah menjadi BRIIC,” kata penggagas dunia tanpa batas (the borderless world) itu. Yang dimaksud BRIIC adalah Brazil, Rusia, India, Indonesia, dan China.

Menurut Kenichi, masih ada peluang bagi Indonesia untuk berbenah diri, maju, dan mengejar ketertinggalan dari bangsa2 lain. Salah satu saran yang ia kemukakan adalah regionalisasi. Pembangunan ekonomi harus dilandaskan pada pengembangan regional, karena batas-batas administratif kedaerahan maupun negara makin luntur.

Cara itu sdh berhasil dilakukan Uni Eropa, yg disebutnya sbg kekuatan ekonomi nomor 1 di dunia, menyusul kemudian Amerika Serikat, China, India, dan Jepang. Nama2 itu bukan sekadar dalam arti negara-bangsa (nation-state), melainkan lebih pada tempat (place).

Pesan Kenichi Ohmae adalah: berhentilah mengeluh, mulailah bekerja berlandaskan prinsip belajar dari kehidupan dan lingkungan. Bahwa ada pasang-surut dan pengorbanan adalah hal biasa, karena tanpa pengorbanan tidak akan ada keberhasilan. ”No pain, no gain!” katanya.
***
THAKSIN Shinawatra tidak kalah menarik. Dia cerita tentang keberhasilannya membangun masyarakat Thailand ketika menjadi perdana menteri. Meski tidak secara eksplisit mengatakan stop complain seperti Kenichi, tapi pd dasarnya ia jg berpesan bahwa bangsa yg ingin maju harus berani bekerja keras dan tidak mudah mengeluh.

Resep yg digunakan Thaksin ialah membangun perekonomian pedesaan. Menurut nya, salah satu penyebab krisis moneter 1997 adalah perekonomian yg terpusat di perkotaan. Karena itu, ia menerapkan kebijakan dual track dgn menyeimbangkan pembangunan ekonomi pedesaan dan ekonomi perkotaan. SDM dan SDA di pedesaan harus dikelola dgn baik. Keuangan mikro harus dikembangkan utk perekonomian pedesaan, dana harus langsung sampai ke pelosok2 desa.

”Kita harus memberdayaan masyarakat miskin. Kadang mereka nampak seperti orang2 bodoh atau malas, padahal itu disebabkan kurangnya pengalaman, pendidikan, akses keuangan, dan sebagainya. Mereka harus diberdayakan,” katanya.
***

KONKLUSI


ITULAH pelajaran berharga yg bs gw petik dari Kenichi Ohmae dan Thaksin Shinawatra: stop complain! Pelajaran itu lebih menjadi sgt berharga pd saat masyarakat Indonesia sdg menghadapi tantangan hidup yg makin berat. Ketika harga BBM naik, dan belum ada jaminan tidak naik lagi, sehingga harga2 kebutuhan yg lain pun ikut naik.

Ketika masyarakat dilanda ancaman perpecahan dgn terjadinya tindakan2 kekerasan seperti serangan FPI terhadap AKKBB di Monas (1 Juni), aksi penyerbuan polisi di kampus Universitas Nasional Jakarta, serta aksi2 anarkis lainnya.

Premisnya, gw pun jadi berfikir, musuh terberat bangsa ini mungkin sebenarnya bukan dtg dari luar, melainkan dari dalam sendiri. Mental kita bukan mental baja spt yg dimiliki para founding fathers dan pejuang zaman dulu. Jadi, harap maklum kalau ada pengamat menilai kita sbg bangsa yg suka mengeluh dan mudah menyerah. Bahkan, cerita Pippo, konon seorang sopir taksi di Singapura pernah mengejek nya dgn mengatakan, ”mental orang Indonesia mudah diatur, mudah dipengaruhi, dan didikte”. (beneran gak sih yg ini Pip? Kok lancang ya…plg jg lu yg mancing2!)

Ironisnya, program2 pemerintah dlm menangani keluhan rakyat kurang mengarah pd pemberdayaan masyarakat. Contohnya, kenaikan harga BBM ”ditebus” dengan pemberian BLT dan bantuan khusus mahasiswa (BKM). Bukankah bantuan2 spt itu justru ”meninabobokkan” masyarakat untuk terus-menerus mengeluh?

“Negara Lemah” versus “Preman”

Tuesday, June 3rd, 2008

Jadi ingat, dulu sempat baca buku menarik dari Francis Fukuyama berjudul State Building (versi Indonesianya berjudul Memperkuat Negara)
yang terbit tahun 2006. Kayaknya nyambung sm bahan tulisan gw ini…jadinya kemarin gw cari2 (ngedownload) resumenya. Intinya dibuku itu, Stiglitz menjelaskan
bagaimana positifnya korelasi antara negara yang lemah dan munculnya
sejumlah masalah sosial.


Indikasi kuat atau lemahnya negara dilihat dari apa yang disebutnya sebagai state function (fungsi negara) dengan state capacity (kapasitas
negara). Relasi antara keduanya akan menempatkan suatu negara dlm
salah 1 dari 4 kuadran. Ringkasnya, negara yg kuat atau bisa
dikatakan sukses adalah negara yg memiliki kapasitas yg kuat, baik
dengan fungsi yg banyak maupun sedikit.


Dijelaskan, kapasitas negara adalah sejauh mana negara mampu menjalankan fungsinya
dgn baik. Dalam konteks pembangunan sosial, kapasitas negara
diperlihatkan oleh kemampuan negara memenuhi hak-hak dasar secara
proporsional dgn anggaran belanja negara. Di konteks penegakan
hukum diindikasikan dgn konsistensi negara umumnya n aparatur
penegak hukum khususnya dalam menegakkan hukum dan menciptakan
kepastiannya. Untuk yg terakhir ini, Stiglitz melihat munculnya
terorisme sbg indikasi lemahnya kapasitas negara dalam pencegahan
kejahatan dan penegakan hukum.


Di konteks yg mau gw bicarakan ini, terlihatlah bahwa upaya mempertahankan demokratisasi dan good governance process
di Indonesia dicederai oleh tindakan "preman", sekaligus
mengindikasikan masih rendahnya kapasitas negara dalam penegakan hukum. Ini faktanya.


Momen kelahiran Pancasila 1 Juni yang digunakan oleh Aliansi Kebangsaan
untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) untuk internalisasi nilai toleransi
beragama dan kepercayaan justru diakhiri oleh kekerasan "preman"
beratribut Front Pembela Islam (FPI). Seakan tidak menerima dengan
aktivitas dari aliansi yg di dalamnya juga tergabung organisasi
ke-Islam-an, kelompok "preman" tersebut justru melakukan pembubaran
paksa dgn kekerasan dan makian. Hal ini memakan korban yg cedera.

Banyak Alternatif


Rasanya dapat kita bayangkan apa yg akan dilakukan negara bila tindakan
premanisme ini terjadi saat Orde Baru masih berkuasa. Alih2 sampai
melakukan kekerasan, keberadaan kelompok "preman" itu sendiri mungkin
sdh diberangus sebelumnya.
Tentu sj cara2 yg dilakukan oleh negara versi OrBa tidak
kita harapkan lagi. Selain jauh dr cita2 demokrasi, tindakan keras
negara justru potensial menciptakan kejahatan yg lain dalam bentuk
pelanggaran HAM.


Banyak alternatif lain dalam menciptakan order (ketertiban).
Salah satu yg utama ialah kepastian penegakan hukum. Dalam hal
ini ya jelas diperlihatkan oleh konsistensi penindakan aparatur penegak hukum
thd segala macam tindakan melawan hukum, serta kepastian akan
penjatuhan hukuman (sanksi) meskipun kadar dari hukuman itu (mungkin) tidak berat.


Trus lagi, dalam perkembangan filosofi penghukuman (ceilah :p), ada anggapan bahwa hukuman yg berat akan menciptakan jera (deterrence).
Seperti penjatuhan hukuman mati misalnya. Tapiii, penelitian justru
menjelaskan bahwa kepastian penindakan dan penjatuhan hukuman-lah
yg lebih potensial menciptakan jera, meskipun hukuman yang dijatuhkan (mungkin)
tidak berat. Seperti yg dipraktikkan di sejumlah negara maju
bagaimana jelas dan pastinya konsekuensi hukum hanya atas perilaku
membuang sampah sembarangan.


Nah, terkait dgn apa yg telah dilakukan oleh kelompok dengan atribut
FPI terhadap AKKBB, negara (dalam hal ini diwakili oleh aparatur
penegak hukum) mestinya memahami bahwa tindakan yg dilakukan
tersebut bukanlah yang pertama kali.  Hingga kini publik mungkin tidak
pernah mendengar adanya upaya evaluasi terhadap keberadaan organisasi
masyarakat yang justru kontraproduktif terhadap ketertiban bersama.


Di alam demokrasi, keberadaan organisasi masyarakat justru diperlukan.
Namun, ketidakkonsistenan negara dalam penegakan hukum justru membuat
organisasi2 tsb menaikkan statusnya sebagai pengganti
negara, dan merasa legitimate untuk
melakukan kekerasan atas nama klaim kebenaran! Next, bila kondisi ini
dibiarkan berlarut- larut tanpa ketegasan dan kepastian penegakan
hukum, sangat mungkin tindakan yg sama kembali terjadi di masa datang, bolak-balik.


Oleh karena itu, gw berpendapat beberapa hal perlu segera dilakukan  utk memperbaiki kapasitas negara dalam penegakan hukum. Pertama,
utk jangka pendek terhadap apa yg dilakukan oleh kelompok
beratribut FPI tanggal 1 Juni tersebut, Polisi hrs bertindak
tegas dgn melakukan penyelidikan dan penyidikan utk mengembalikan
kewibawaan hukum yg sangat jelas dilecehkan melalui tindakan
premanisme. Kepolisian hrs berani menindak secara tegas serta
menyeret pelaku ke pengadilan! Hal ini kan jg didukung oleh Presiden
dalam konferensi persnya pasca- kejadian itu.

Kedua, Polisi jg hrs mengusut hingga pd indikasi
keterkaitan kelompok tersebut dengan FPI karena jelas atribut
organisasi ini digunakan dalam tindakan kekerasan tsb. Dalam hal
ini, sebagai sebuah organisasi dgn menurut pendirinya ditujukan
untuk amar ma’ruf,  FPI hrs berani dong mempertanggung-jawabkan
adanya anggota FPI yg terlibat dalam kekerasan tsb. Jikapun
berkilah bhw mereka yg terlibat bukan anggota FPI, organisasi ini
ttp harus menjelaskan ttg keberadaan begitu banyak aktributnya
saat kejadian. Negara juga perlu melakukan evaluasi terhadap keberadaan
organisasi kemasyarakatan ini yg cenderung bertindak dengan kekerasan.

Ketiga, jelaslah analisis terhadap gejala premanisme semacam ini tdk
terlepas dr konteks yg lebih makro. Khususnya terkait dgn
kebijakan kriminal oleh negara. Secara teoritis, di tengah
ketidakmampuan negara dalam menyelesaikan permasalahan sosial akan
selalu muncul "kekuatan alternatif". Di satu sisi, dpt berdampak
positif, namun di sisi lain ada yg berpotensi negatif. Terkait dgn
hal ini, secara mendasar yg perlu diperhatikan ialah konsistensi dan
kepastian kebijakan dr negara. Pastinya bukan dlm bentuk pemberian hukuman
sangat berat di atas kertas yang minim realisasi! Melalui konsistensi n kepastian ini negara akan kembali meningkatkan kapasitasnya
sekaligus menjadi negara yg kuat. Masih terkait dgn hal yg
ketiga, negara hrs mulai mempersempit ruang gerak "kekuatan
alternatif" ini dgn responsif terhadap tuntutan masyarakat.

Keempat, mendorong negara utk memediasi perbedaan2 di
masyarakat. Dalam hal masalah Jemaah Ahmadiyah, misalnya, negara mesti
mampu memberikan pengertian kepada masyarakat bhw terlepas dari klaim sesat, setiap kepercayaan atau spiritualitas hrs dilindungi eksistensinya!


Terakhir, elite atau tokoh yg berpengaruh dlm kelompok2 yg sangat mungkin bersinggungan pascaperistiwa tsb agar dpt
menahan diri serta para anggota kelompoknya untuk kepentingan bersama.

Yah semoga peristiwa ini, selain menjadi tamparan, jg dpt membuahkan pelajaran bg bangsa kita utk memperbaiki sistem penegakan hukum nya pd masa mendatang. Realisasinya? Ya kita lihat saja…